BK DPR bahkan acapkali baru bertindak setelah ada laporan dari masyarakat. Itu pun tidak seluruhnya mampu diselesaikan.https://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812057/badan-kehormatan-dpr-ibarat-macan-ompongidhttps://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812057/badan-kehormatan-dpr-ibarat-macan-omponghttps://news.okezone.com/read/2013/05/24/339/812057/badan-kehormatan-dpr-ibarat-macan-ompongJum'at 24 Mei 2013 13:27 WIBBagus SantosaIlustrasi (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/24/339/812057/6Vi0D6H8zE.jpgJAKARTA - Badan Kehormatan DPR dinilai belum mampu mengontrol moral dan etika anggota DPR. Lembaga ini bahkan acapkali baru bertindak setelah ada laporan dari masyarakat. Itu pun tidak seluruhnya mampu diselesaikan.   "BK kerjanya hanya merespons laporan dari masyarakat tetapi perkara seseorang bisa masuk menjadi anggota DPR ini tergantung supply and demand," kritik anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Sundari, Jumat (24/5/2013).   Lantaran secara faktual BK masih menjadi macan ompong, maka etika dan moral anggota dewan sepenuhnya tergantung parpol tempat bernaung anggota DPR dan konstituen.   "Di Parpol itu apa kriterianya seseorang untuk diusung, apakah menggunakan kriteria yang akuntabel, misalkan kemampuan, track record, komitmen terhadap isu publik, ada nggak background seperti itu, atau hanya populer karena mereka yang masuk ke sini akan mempengaruhi output parlemen, kinerja parlemen, dan sebagainya," jelasnya.   Meski parpol memiliki andil besar dalam menentukan seseorang bakal masuk parlemen atau tidak, namun kesadaran masyarakat untuk memilih wakil yang mumpuni menjadi kata kunci utama.   "Masyarakat tahu enggak atau tetap memilih orang-orang itu karena ngetop, tapi kemudian kapasitas, kapabilitas dan integritasnya diragukan. Jadi kuncinya itu di pemilih, parpol boleh mencalonkan siapa saja, penyayi dangdut, tapi mau menang mau tidak, kan tergantung pada pemilih," katanya.   Terakhir, untuk mendapatkan anggota dewan yang punya etika dan moral positif, BK juga perlu memperketat kode etik anggota DPR. "Aku melihatnya, kode etiknya harus diperketat tapi jangan sampai ada conflict of interest," pesan Eva.JAKARTA - Badan Kehormatan DPR dinilai belum mampu mengontrol moral dan etika anggota DPR. Lembaga ini bahkan acapkali baru bertindak setelah ada laporan dari masyarakat. Itu pun tidak seluruhnya mampu diselesaikan.   "BK kerjanya hanya merespons laporan dari masyarakat tetapi perkara seseorang bisa masuk menjadi anggota DPR ini tergantung supply and demand," kritik anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Sundari, Jumat (24/5/2013).   Lantaran secara faktual BK masih menjadi macan ompong, maka etika dan moral anggota dewan sepenuhnya tergantung parpol tempat bernaung anggota DPR dan konstituen.   "Di Parpol itu apa kriterianya seseorang untuk diusung, apakah menggunakan kriteria yang akuntabel, misalkan kemampuan, track record, komitmen terhadap isu publik, ada nggak background seperti itu, atau hanya populer karena mereka yang masuk ke sini akan mempengaruhi output parlemen, kinerja parlemen, dan sebagainya," jelasnya.   Meski parpol memiliki andil besar dalam menentukan seseorang bakal masuk parlemen atau tidak, namun kesadaran masyarakat untuk memilih wakil yang mumpuni menjadi kata kunci utama.   "Masyarakat tahu enggak atau tetap memilih orang-orang itu karena ngetop, tapi kemudian kapasitas, kapabilitas dan integritasnya diragukan. Jadi kuncinya itu di pemilih, parpol boleh mencalonkan siapa saja, penyayi dangdut, tapi mau menang mau tidak, kan tergantung pada pemilih," katanya.   Terakhir, untuk mendapatkan anggota dewan yang punya etika dan moral positif, BK juga perlu memperketat kode etik anggota DPR. "Aku melihatnya, kode etiknya harus diperketat tapi jangan sampai ada conflict of interest," pesan Eva.