Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat tidak gentle.https://news.okezone.com/read/2013/06/05/339/817583/pks-tahu-kelemahan-setgab-koalisiidhttps://news.okezone.com/read/2013/06/05/339/817583/pks-tahu-kelemahan-setgab-koalisihttps://news.okezone.com/read/2013/06/05/339/817583/pks-tahu-kelemahan-setgab-koalisiRabu 05 Juni 2013 07:29 WIBhttps://img.okezone.com/content/2013/06/05/339/817583/T5wYRALpOY.jpgJAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat tidak gentle. Seharusnya partai berbasis Islam itu mendukung kebijakan pemerintah."Sudah pasti apa yang dilakukan PKS sebuah perilaku yang tidak gentle. Semestinya PKS sebagai bagian koalisi mengamini kebijakan kenaikan. Ini adalah sebuah kebijakan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Sun Institute, Andrianto kepada Okezone, Rabu (5/6/2013).Menurutnya, etika PKS bersifat mendua. Ikut merasakan nikmatnya duduk di kekuasaan namun di sisi lain keputusan politiknya berseberangan dengan pemerintah."Dari sisi etika, prilaku PKS sangat jauh dari moral hazard sebuah prilaku yang mendua. Di satu sisi menikmati nikmatnya kekuasaan dan sisi yang lain enggan beriringan dalam sebuah kebijakan," tuturnya.Tapi, lanjut dia, walaupun PKS tidak berjalan seirama dengan pemerintah terkait dengan kenaikan BBM, tidak akan dikeluarkan dari Setgab koalisi."Saya rasa status quo, dalam hal ini PKS tidak akan mengalami PHK (pemutusan hubungan koalisi) mengingat pemerintahan yang tinggal setahun lagi, tentu harmonisasi pemerintahan yang lebih utama. Jadi PKS tahu persis titik lemah, sekaligus ruang manuvernya," pungkasnya.JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat tidak gentle. Seharusnya partai berbasis Islam itu mendukung kebijakan pemerintah."Sudah pasti apa yang dilakukan PKS sebuah perilaku yang tidak gentle. Semestinya PKS sebagai bagian koalisi mengamini kebijakan kenaikan. Ini adalah sebuah kebijakan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Sun Institute, Andrianto kepada Okezone, Rabu (5/6/2013).Menurutnya, etika PKS bersifat mendua. Ikut merasakan nikmatnya duduk di kekuasaan namun di sisi lain keputusan politiknya berseberangan dengan pemerintah."Dari sisi etika, prilaku PKS sangat jauh dari moral hazard sebuah prilaku yang mendua. Di satu sisi menikmati nikmatnya kekuasaan dan sisi yang lain enggan beriringan dalam sebuah kebijakan," tuturnya.Tapi, lanjut dia, walaupun PKS tidak berjalan seirama dengan pemerintah terkait dengan kenaikan BBM, tidak akan dikeluarkan dari Setgab koalisi."Saya rasa status quo, dalam hal ini PKS tidak akan mengalami PHK (pemutusan hubungan koalisi) mengingat pemerintahan yang tinggal setahun lagi, tentu harmonisasi pemerintahan yang lebih utama. Jadi PKS tahu persis titik lemah, sekaligus ruang manuvernya," pungkasnya.