Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Harry Azhar Azis, menyebut Pemerintah Indonesia sangat lucu dalam menangani polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).  https://news.okezone.com/read/2013/06/08/339/819025/golkar-pemerintah-kita-lucuidhttps://news.okezone.com/read/2013/06/08/339/819025/golkar-pemerintah-kita-lucuhttps://news.okezone.com/read/2013/06/08/339/819025/golkar-pemerintah-kita-lucuSabtu 08 Juni 2013 12:33 WIBBagus SantosaIlustrasi (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2013/06/08/339/819025/RpSjDumVv7.jpgJAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Harry Azhar Azis, menyebut Pemerintah Indonesia sangat lucu dalam menangani polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).   "Tahun 2013 lucu, BBM jadi wilayah pertempuran politik. Pemerintah kita lucu, sudah diberi kewenangan tapi tidak mau melaksanakan, malah minta izin lagi ke DPR. Di DPR ini sekarang sedang proses pembahasan," kata Harry dalam acara diskusi SindoRadio bertajuk 'Perahu Retak Setgab', di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).   Dia menjelaskan, pemerintah yang menyerahkan kewenangan ini ke DPR juga menjadi polemik. Di mana, tidak ada kebulatan dari sepuluh fraksi anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk permasalahan ini.   "Fraksi di DPR setuju berikan kewenangan pemerintah kalau terjadi, khususnya makro. Dalam fraksi ini memang yang agak tegas menolak itu PKS. Kalau PDIP juga terkesan menolak, meskinya tidak tegas," katanya.   Kendati demikian, Golkar dalam poisisi yang tegas mendukung kenaikan harga BBM. Namun yang perlu dikritisi dari kebijakan ini adalah kriteria penerima kompensasi dari kenaikan harga itu, yaitu dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).   "Artinya, Golkar harus meminta ini ada BLSM. Yang kita kritisi adalah kriteria orang miskin. Kedua, dampaknya itu, maunya Golkar, model-model BLSM itu permanen, tetap, negara harus tetap, tanpa kenaikan harga BBM atau tidak," sambungnya.  JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Harry Azhar Azis, menyebut Pemerintah Indonesia sangat lucu dalam menangani polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).   "Tahun 2013 lucu, BBM jadi wilayah pertempuran politik. Pemerintah kita lucu, sudah diberi kewenangan tapi tidak mau melaksanakan, malah minta izin lagi ke DPR. Di DPR ini sekarang sedang proses pembahasan," kata Harry dalam acara diskusi SindoRadio bertajuk 'Perahu Retak Setgab', di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).   Dia menjelaskan, pemerintah yang menyerahkan kewenangan ini ke DPR juga menjadi polemik. Di mana, tidak ada kebulatan dari sepuluh fraksi anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) untuk permasalahan ini.   "Fraksi di DPR setuju berikan kewenangan pemerintah kalau terjadi, khususnya makro. Dalam fraksi ini memang yang agak tegas menolak itu PKS. Kalau PDIP juga terkesan menolak, meskinya tidak tegas," katanya.   Kendati demikian, Golkar dalam poisisi yang tegas mendukung kenaikan harga BBM. Namun yang perlu dikritisi dari kebijakan ini adalah kriteria penerima kompensasi dari kenaikan harga itu, yaitu dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).   "Artinya, Golkar harus meminta ini ada BLSM. Yang kita kritisi adalah kriteria orang miskin. Kedua, dampaknya itu, maunya Golkar, model-model BLSM itu permanen, tetap, negara harus tetap, tanpa kenaikan harga BBM atau tidak," sambungnya.