Dia menjelaskan, PKS jelas menolak kebijakan pemerintah ini, apalagi dengan adanya BLSM. https://news.okezone.com/read/2013/06/11/339/820146/pks-katakan-blsm-itu-beli-langsung-suara-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2013/06/11/339/820146/pks-katakan-blsm-itu-beli-langsung-suara-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2013/06/11/339/820146/pks-katakan-blsm-itu-beli-langsung-suara-masyarakatSelasa 11 Juni 2013 12:06 WIBBagus SantosaIlustrasi (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2013/06/11/339/820146/uL46ZsAtvr.jpgJAKARTA - Kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dialirkan lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak itu. Sebab, hal tersebut bisa saja dipolitisasi. Mengingat BLSM diberikan mendekati Pemilu 2014.   "Kami pro untuk membantu rakyat, tapi enggak menjelang pemilu. Karena itu, kan jadi ada yang bilang BLSM itu ‘Beli Langsung Suara Masyarakat’," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).   Dia menjelaskan, PKS jelas menolak kebijakan pemerintah ini, apalagi dengan adanya BLSM. Sebab, menurutnya, membantu rakyat tidak hanya dilakukan secara periodik. Ditambah, BLSM ini turun mendekati masa pemilu.   "Prinsip sikap kami masih sama (menolak). Karenanya rakyat enggak perlu dikasih BLSM. Karena menurut kami, membantu rakyat itu sepanjang waktu, tidak hanya mendekati pemilu. Banyak formula untuk masalah ini, misalnya, naikkan pajak mobil dan kendaraan," paparnya.   PKS merupakan salah satu partai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) atau koalisi dalam pemerintah Presiden SBY Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kendati di dalam koalisi, PKS menolak tegas adanya kenaikan harga BBM, meskipun tiga menteri PKS yang berada di kabinet mendukung penuh kenaikan harga BBM ini.  JAKARTA - Kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dialirkan lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak itu. Sebab, hal tersebut bisa saja dipolitisasi. Mengingat BLSM diberikan mendekati Pemilu 2014.   "Kami pro untuk membantu rakyat, tapi enggak menjelang pemilu. Karena itu, kan jadi ada yang bilang BLSM itu ‘Beli Langsung Suara Masyarakat’," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).   Dia menjelaskan, PKS jelas menolak kebijakan pemerintah ini, apalagi dengan adanya BLSM. Sebab, menurutnya, membantu rakyat tidak hanya dilakukan secara periodik. Ditambah, BLSM ini turun mendekati masa pemilu.   "Prinsip sikap kami masih sama (menolak). Karenanya rakyat enggak perlu dikasih BLSM. Karena menurut kami, membantu rakyat itu sepanjang waktu, tidak hanya mendekati pemilu. Banyak formula untuk masalah ini, misalnya, naikkan pajak mobil dan kendaraan," paparnya.   PKS merupakan salah satu partai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) atau koalisi dalam pemerintah Presiden SBY Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kendati di dalam koalisi, PKS menolak tegas adanya kenaikan harga BBM, meskipun tiga menteri PKS yang berada di kabinet mendukung penuh kenaikan harga BBM ini.