<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pemerintah Didesak Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi</title><description>Peristiwa kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di  Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 9 Juni 2013 lalu menimbulkan keprihatinan  berbagai pihak. Hal itu menjadi bukti tercorengnya pelayanan Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia.</description><link>https://news.okezone.com/read/2013/06/12/337/821052/pemerintah-didesak-hentikan-pengiriman-tki-ke-arab-saudi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2013/06/12/337/821052/pemerintah-didesak-hentikan-pengiriman-tki-ke-arab-saudi"/><item><title>Pemerintah Didesak Hentikan Pengiriman TKI ke Arab Saudi</title><link>https://news.okezone.com/read/2013/06/12/337/821052/pemerintah-didesak-hentikan-pengiriman-tki-ke-arab-saudi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2013/06/12/337/821052/pemerintah-didesak-hentikan-pengiriman-tki-ke-arab-saudi</guid><pubDate>Rabu 12 Juni 2013 18:41 WIB</pubDate><dc:creator>Arief Setyadi </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2013/06/12/337/821052/irDwuPR5GD.jpg" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2013/06/12/337/821052/irDwuPR5GD.jpg</image><title></title></images><description>JAKARTA- Peristiwa kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 9 Juni 2013 lalu menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Hal itu menjadi bukti tercorengnya pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia.Terkait hal itu, Lembaga Persahabatan Organisasi Ormas Islam (LPOI) yang merupakan gabungan 12 Ormas di Tanah Air, mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI.&quot;Kami sangat prihatin atas kejadian itu. Dengan 12 Ormas ini, kami berharap pandangan kami lebih didengar,&quot; kata Ketua LPOI, Said Aqil Siroj di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).Said menuturkan, LPOI mendukung kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang memberlakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. &quot;Kalau bisa kami minta disetop pengiriman tenaga kerja&amp;nbsp; wanita ke Saudi Arabia untuk selamanya,&quot; tegasnya. Said menambahkan, LPOI juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan pelayanan terhadap TKI bermasalah di Saudi Arabia yang jumlahnya mencapai satu juta orang. &quot;Kami juga mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pemulangan TKI bermasalah,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA- Peristiwa kerusuhan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 9 Juni 2013 lalu menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Hal itu menjadi bukti tercorengnya pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia.Terkait hal itu, Lembaga Persahabatan Organisasi Ormas Islam (LPOI) yang merupakan gabungan 12 Ormas di Tanah Air, mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI.&quot;Kami sangat prihatin atas kejadian itu. Dengan 12 Ormas ini, kami berharap pandangan kami lebih didengar,&quot; kata Ketua LPOI, Said Aqil Siroj di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).Said menuturkan, LPOI mendukung kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang memberlakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi. &quot;Kalau bisa kami minta disetop pengiriman tenaga kerja&amp;nbsp; wanita ke Saudi Arabia untuk selamanya,&quot; tegasnya. Said menambahkan, LPOI juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan pelayanan terhadap TKI bermasalah di Saudi Arabia yang jumlahnya mencapai satu juta orang. &quot;Kami juga mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pemulangan TKI bermasalah,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
