Menteri Kordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pagi ini tampak hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).https://news.okezone.com/read/2013/06/13/339/821246/hatta-muncul-di-kpk-ngaku-rapat-soal-pupuk-gasidhttps://news.okezone.com/read/2013/06/13/339/821246/hatta-muncul-di-kpk-ngaku-rapat-soal-pupuk-gashttps://news.okezone.com/read/2013/06/13/339/821246/hatta-muncul-di-kpk-ngaku-rapat-soal-pupuk-gasKamis 13 Juni 2013 10:21 WIBArief Setyadi Hatta Rajasahttps://img.okezone.com/content/2013/06/13/339/821246/Fjv58nZ4yF.jpgJAKARTA - Menteri Kordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pagi ini tampak hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama pejabat KPK, dia mengaku akan menggelar rapat koordinasi soal pupuk dan gas.Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tiba di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekira pukul  09.00 WIB. "Ini rapat koordinasi, undangan rapat koordinasi masalah pupuk dan gas," katanya, Kamis (13/6/2013).Menurut Hatta, rapat kordinasi tersebut juga akan dihadiri pejabat UKP4, dan Kementerian ESDM. Sayangnya, Hatta enggan menjelaskan lebih detail mengenai rapat yang digelar di KPK kali ini. Apakah rapat tersebut berkaitan dengan persoalan korupsi?"Saya tidak tahu, itu urusan KPK," pungkas besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.JAKARTA - Menteri Kordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, pagi ini tampak hadir di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama pejabat KPK, dia mengaku akan menggelar rapat koordinasi soal pupuk dan gas.Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tiba di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekira pukul  09.00 WIB. "Ini rapat koordinasi, undangan rapat koordinasi masalah pupuk dan gas," katanya, Kamis (13/6/2013).Menurut Hatta, rapat kordinasi tersebut juga akan dihadiri pejabat UKP4, dan Kementerian ESDM. Sayangnya, Hatta enggan menjelaskan lebih detail mengenai rapat yang digelar di KPK kali ini. Apakah rapat tersebut berkaitan dengan persoalan korupsi?"Saya tidak tahu, itu urusan KPK," pungkas besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.