Sebelumnya anggaran Bawaslu Rp850 miliar telah disahkan dalam APBN 2013. Tetapi, harus dikurangi Rp75 miliar untuk subsidi BBM.https://news.okezone.com/read/2013/06/20/339/824643/bbm-naik-anggaran-bawaslu-dipotongidhttps://news.okezone.com/read/2013/06/20/339/824643/bbm-naik-anggaran-bawaslu-dipotonghttps://news.okezone.com/read/2013/06/20/339/824643/bbm-naik-anggaran-bawaslu-dipotongKamis 20 Juni 2013 03:15 WIBArief Setyadi Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2013/06/20/339/824643/AzlOhhvw7h.jpgJAKARTA - Pengurangan subsidi Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi. Tetapi, juga berdampak pada alokasi anggaran lembaga negara.Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, sebelumnya anggaran Rp850 miliar telah disahkan dalam APBN 2013. Tetapi, harus dikurangi Rp75 miliar untuk subsidi BBM."Anggaran yang disahkan Rp850 miliar. Tetapi, kemarin dipotong Rp75 miliar untuk penghematan BBM," kata Nelson di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).Awalnya, sambung Nelson, Bawaslu mengajukan anggaran Rp3 triliun untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun, yang disetujui hanya Rp850 miliar.Anggaran yang diajukan itu, rencananya akan dialokasi untuk biaya operasional Panwascam dan PPL. Akibatnya, dengan anggaran yang disahkan saat ini, Bawaslu hanya mampu membayar Panwascam untuk masa kerja dua bulan."Akan sangat repot kalau mereka (Panwascam) kita berhentikan dulu, baru nanti diaktifkan kalau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diterbitkan. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu, ini masalahnya.  Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," tukasnya.Nelson menambahkan, untuk mensiasati pengurangan anggaran itu, Bawaslu akan memangkas jumlah PPL. Misal, sebelumnya dipersiapkan lima orang ditiap desa, sekarang hanya tiga orang. Hal itu diterapkan, mengingat fungsi dari PPL itu penting. Mulai dari pemutakhiran data Pemilu hingga mengurusi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Namun, untuk di APBN-P 2013, ada pengajuan anggaran sekira Rp1 triliun dan sudah disetujui.JAKARTA - Pengurangan subsidi Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi. Tetapi, juga berdampak pada alokasi anggaran lembaga negara.Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, sebelumnya anggaran Rp850 miliar telah disahkan dalam APBN 2013. Tetapi, harus dikurangi Rp75 miliar untuk subsidi BBM."Anggaran yang disahkan Rp850 miliar. Tetapi, kemarin dipotong Rp75 miliar untuk penghematan BBM," kata Nelson di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).Awalnya, sambung Nelson, Bawaslu mengajukan anggaran Rp3 triliun untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun, yang disetujui hanya Rp850 miliar.Anggaran yang diajukan itu, rencananya akan dialokasi untuk biaya operasional Panwascam dan PPL. Akibatnya, dengan anggaran yang disahkan saat ini, Bawaslu hanya mampu membayar Panwascam untuk masa kerja dua bulan."Akan sangat repot kalau mereka (Panwascam) kita berhentikan dulu, baru nanti diaktifkan kalau Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diterbitkan. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu, ini masalahnya.  Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," tukasnya.Nelson menambahkan, untuk mensiasati pengurangan anggaran itu, Bawaslu akan memangkas jumlah PPL. Misal, sebelumnya dipersiapkan lima orang ditiap desa, sekarang hanya tiga orang. Hal itu diterapkan, mengingat fungsi dari PPL itu penting. Mulai dari pemutakhiran data Pemilu hingga mengurusi Daftar Pemilih Tetap (DPT).Namun, untuk di APBN-P 2013, ada pengajuan anggaran sekira Rp1 triliun dan sudah disetujui.