Rapat Kerja (raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah dengan agenda pembahasan BLSM pada Selasa, 9 Juli lalu. DPR meminta pemerintah segera memperbaiki proses penyaluran BLSM.https://news.okezone.com/read/2013/07/11/337/835653/ini-jawaban-mendagri-terkait-permasalahan-blsmidhttps://news.okezone.com/read/2013/07/11/337/835653/ini-jawaban-mendagri-terkait-permasalahan-blsmhttps://news.okezone.com/read/2013/07/11/337/835653/ini-jawaban-mendagri-terkait-permasalahan-blsmKamis 11 Juli 2013 20:21 WIBFahmi Firdaus ilustrasi (okezone)https://img.okezone.com/content/2013/07/11/337/835653/qn1PtrJs6C.jpgJAKARTA - Rapat Kerja (raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah dengan agenda pembahasan BLSM pada Selasa, 9 Juli lalu. DPR meminta pemerintah segera memperbaiki proses penyaluran BLSM.Alasannya, di lapangan banyak penyaluran BLSM yang tak tepat sasaran. Tak hanya itu, DPR juga meminta verifikasi ulang atas jumlah RT yang menerima kompensasi kenaikkan harga BBM ini."Survei itu dilakukan BPS, jadi kalau ada yang kurang pas berapa persen kan tidak sama di semua daerah, katakanlah di daerah A erornya 3 persen, di daerah B 5 persen," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Komplek Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/7/2013).Gamawan menjelaskan, BLSM tidak tepat sasaran bisa disebabkan karena berbagai permasalahan. "Penyebabnya itu bisa macam-macam bisa karena meninggal dunia, salah sasaran bisa tergusur, bisa macam-macam," ujarnya.Kendati demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini yakin berbagai persoalan pembagian BLSM bisa segera diatasi."Dan itu bisa kita atasi dengan instruksi mendagri no 54 bagaimana mekanisme perbaikan itu. Sehingga dalam waktu sebulan kartu itu sudah diganti. Sekarang APBN itu kan dikunci untuk 15,5 juta kepala keluarga dengan dana 11,6 triliun rupiah," tegasnya.JAKARTA - Rapat Kerja (raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah dengan agenda pembahasan BLSM pada Selasa, 9 Juli lalu. DPR meminta pemerintah segera memperbaiki proses penyaluran BLSM.Alasannya, di lapangan banyak penyaluran BLSM yang tak tepat sasaran. Tak hanya itu, DPR juga meminta verifikasi ulang atas jumlah RT yang menerima kompensasi kenaikkan harga BBM ini."Survei itu dilakukan BPS, jadi kalau ada yang kurang pas berapa persen kan tidak sama di semua daerah, katakanlah di daerah A erornya 3 persen, di daerah B 5 persen," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Komplek Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/7/2013).Gamawan menjelaskan, BLSM tidak tepat sasaran bisa disebabkan karena berbagai permasalahan. "Penyebabnya itu bisa macam-macam bisa karena meninggal dunia, salah sasaran bisa tergusur, bisa macam-macam," ujarnya.Kendati demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini yakin berbagai persoalan pembagian BLSM bisa segera diatasi."Dan itu bisa kita atasi dengan instruksi mendagri no 54 bagaimana mekanisme perbaikan itu. Sehingga dalam waktu sebulan kartu itu sudah diganti. Sekarang APBN itu kan dikunci untuk 15,5 juta kepala keluarga dengan dana 11,6 triliun rupiah," tegasnya.