Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, menuturkan kepada calon TKI untuk berangkat lewat jalur resmi. Hal tersebut, kata dia, untuk menghindari para tenaga kerja berurusan dengan jalur hukum.https://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841589/minimalisir-trafficking-jumhur-sarankan-calon-tki-berangkat-jalur-resmiidhttps://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841589/minimalisir-trafficking-jumhur-sarankan-calon-tki-berangkat-jalur-resmihttps://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841589/minimalisir-trafficking-jumhur-sarankan-calon-tki-berangkat-jalur-resmiRabu 24 Juli 2013 07:43 WIBDony AprianJumhur Hidayat (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/07/24/337/841589/0KwAv4juPj.jpgPONOROGO - Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, menuturkan kepada calon TKI untuk berangkat lewat jalur resmi. Hal tersebut, kata dia, untuk menghindari para tenaga kerja berurusan dengan jalur hukum.     "Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti majikan yang semena-mena. Jalur resmi itu bisa dimulai dari pendataan tingkat Kepala Desa di setiap masing-masig wilayah," ujar Jumhur kepada wartawan, di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (23/7/2013) malam.   Bukan hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan sistem satu kartu identitas, dengan harapan untuk mempermudah para calon TKI ke tempat yang dituju.   "Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai dokumen pemberangkatan TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur," paparnya.   "Kalo tidak ada itu (KTKLN), bahaya. Mesir tidak jadi tempat tujuan TKI tapi di sana ada lima ribu. Suriah baru kemarin jadi tujuan TKI, pas didata 40 ribu, itulah bahayanya. Kalau tersangkut kasus hukum baru kelihatan," lanjutnya.   Ditambahkannya, dirinya berpesan kepada calon tenaga kerja untuk selalu melewati jalur resmi.   "Jadi kalau berangkat tidak lewat Kades, enggak lewat camat dan jalur yang benar (resmi), itu berarti trafficking, bisa diperkosa bisa digebukin," pungkasnya.PONOROGO - Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, menuturkan kepada calon TKI untuk berangkat lewat jalur resmi. Hal tersebut, kata dia, untuk menghindari para tenaga kerja berurusan dengan jalur hukum.     "Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti majikan yang semena-mena. Jalur resmi itu bisa dimulai dari pendataan tingkat Kepala Desa di setiap masing-masig wilayah," ujar Jumhur kepada wartawan, di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (23/7/2013) malam.   Bukan hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan sistem satu kartu identitas, dengan harapan untuk mempermudah para calon TKI ke tempat yang dituju.   "Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai dokumen pemberangkatan TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur," paparnya.   "Kalo tidak ada itu (KTKLN), bahaya. Mesir tidak jadi tempat tujuan TKI tapi di sana ada lima ribu. Suriah baru kemarin jadi tujuan TKI, pas didata 40 ribu, itulah bahayanya. Kalau tersangkut kasus hukum baru kelihatan," lanjutnya.   Ditambahkannya, dirinya berpesan kepada calon tenaga kerja untuk selalu melewati jalur resmi.   "Jadi kalau berangkat tidak lewat Kades, enggak lewat camat dan jalur yang benar (resmi), itu berarti trafficking, bisa diperkosa bisa digebukin," pungkasnya.