Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq melarang anggotanya men-sweeping, merusak, menganiaya, apalagi membunuh. https://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841851/fpi-santuni-anak-korban-bentrok-kendal-rp500-ribu-bulanidhttps://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841851/fpi-santuni-anak-korban-bentrok-kendal-rp500-ribu-bulanhttps://news.okezone.com/read/2013/07/24/337/841851/fpi-santuni-anak-korban-bentrok-kendal-rp500-ribu-bulanRabu 24 Juli 2013 14:38 WIBTri Kurniawanhttps://img.okezone.com/content/2013/07/24/337/841851/3fgNlGCh9U.jpgJAKARTA - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq melarang anggotanya men-sweeping, merusak, menganiaya, apalagi membunuh. Menurutnya, aktivis FPI hanya boleh memonitor, itu pun berdasarkan koordinasi dengan aparat.   Seruan tersebut dikatakan Habib Rizieq usai bertemu suami korban bentrok warga dengan aktivis FPI, Samsu Eko Julianto.   "Sesuai prosedur standar amar ma'ruf nahi munkar FPI, maka dilarang keras sweeping, perusakan, penganiayaan, apalagi pembunuhan. Aktivis FPI hanya boleh monitoring, itu pun harus berkoordinasi dengan aparat yang berwenang," jelas Habib Rizie melalui pers rilisnya kepada Okezone, Rabu (24/7/2013).   Ada 10 poin pernyataan Habib Rizieq pasca-bertemu suami dari almarhum Tri Munarti. Berikut isinya:   1. DPP FPI dengan rasa penyesalan yang mendalam memohon maaf kepada keluarga korban meninggal maupun luka, dan mendoakan semoga korban meninggal diterima di sisi Allah SWT. Sedang korban luka agar lekas sembuh.   2. DPP FPI siap memberikan santunan untuk keluarga korban meninggal maupun luka buat pengobatan dan persiapan menyambut Lebaran.   3. Oknum penabrak korban hingga meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum hingga tuntas. Begitu juga oknum FPI lainnya yang melakukan tindak kriminal.   4. DPP FPI siap memberikan beasiswa untuk kedua putra korban hingga S-1 dengan nilai per bulannya Rp500 ribu per anak terhitung Juli 2013.   5. Terkait warga yang ditahan karena menganiaya FPI atau merusak kendaraan FPI, jika mereka warga umum, maka FPI mencabut laporan dan meminta Polri untuk melepaskan mereka. Karena mereka hanya korban provokasi. Sedang jika yang ditahan adalah preman, maka tetap diproses secara hukum, karena mereka adalah provokator sekaligus penjahatnya.   6. DPP FPI tetap menugaskan tim investigasi Kendal untuk menuntaskan tugasnya, agar permasalahan jadi jelas. Sehingga, DPP FPI bisa mengambil tindakan yang semestinya terhadap jajaran pengurus FPI yang bersalah.   7. DPP FPI menginstruksikan kepada segenap cabang FPI agar dalam merekrut anggota diperketat dan wajib mengikuti persyaratan sesuai AD/ART yaitu Muslim, beriman dan bertakwa, berakhlaqul karimah, tahu rukun iman dan rukun Islam, bisa salat dan baca Alquran, serta wajib izin orang tua.   8. Sesuai prosedur standar amar ma'ruf nahi munkar FPI, maka dilarang keras sweeping, perusakan, penganiayaan, apalagi pembunuhan. Aktivis FPI hanya boleh monitoring, itu pun harus berkoordinasi dengan aparat yang berwenang   9. DPP FPI memperbolehkan dalam hal pelaku maksiat atau pelanggar hukum ketangkap tangan, untuk ditangkap Aktivis FPI tanpa dianiaya untuk langsung diserahkan kepada yang berwajib sebagaimana diatur dalam KUHAP.   10. DPP FPI kembali mengingatkan bahwa FPI akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap cabang maupun anggota jika melakukan pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara.JAKARTA - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq melarang anggotanya men-sweeping, merusak, menganiaya, apalagi membunuh. Menurutnya, aktivis FPI hanya boleh memonitor, itu pun berdasarkan koordinasi dengan aparat.   Seruan tersebut dikatakan Habib Rizieq usai bertemu suami korban bentrok warga dengan aktivis FPI, Samsu Eko Julianto.   "Sesuai prosedur standar amar ma'ruf nahi munkar FPI, maka dilarang keras sweeping, perusakan, penganiayaan, apalagi pembunuhan. Aktivis FPI hanya boleh monitoring, itu pun harus berkoordinasi dengan aparat yang berwenang," jelas Habib Rizie melalui pers rilisnya kepada Okezone, Rabu (24/7/2013).   Ada 10 poin pernyataan Habib Rizieq pasca-bertemu suami dari almarhum Tri Munarti. Berikut isinya:   1. DPP FPI dengan rasa penyesalan yang mendalam memohon maaf kepada keluarga korban meninggal maupun luka, dan mendoakan semoga korban meninggal diterima di sisi Allah SWT. Sedang korban luka agar lekas sembuh.   2. DPP FPI siap memberikan santunan untuk keluarga korban meninggal maupun luka buat pengobatan dan persiapan menyambut Lebaran.   3. Oknum penabrak korban hingga meninggal dunia tetap akan diproses secara hukum hingga tuntas. Begitu juga oknum FPI lainnya yang melakukan tindak kriminal.   4. DPP FPI siap memberikan beasiswa untuk kedua putra korban hingga S-1 dengan nilai per bulannya Rp500 ribu per anak terhitung Juli 2013.   5. Terkait warga yang ditahan karena menganiaya FPI atau merusak kendaraan FPI, jika mereka warga umum, maka FPI mencabut laporan dan meminta Polri untuk melepaskan mereka. Karena mereka hanya korban provokasi. Sedang jika yang ditahan adalah preman, maka tetap diproses secara hukum, karena mereka adalah provokator sekaligus penjahatnya.   6. DPP FPI tetap menugaskan tim investigasi Kendal untuk menuntaskan tugasnya, agar permasalahan jadi jelas. Sehingga, DPP FPI bisa mengambil tindakan yang semestinya terhadap jajaran pengurus FPI yang bersalah.   7. DPP FPI menginstruksikan kepada segenap cabang FPI agar dalam merekrut anggota diperketat dan wajib mengikuti persyaratan sesuai AD/ART yaitu Muslim, beriman dan bertakwa, berakhlaqul karimah, tahu rukun iman dan rukun Islam, bisa salat dan baca Alquran, serta wajib izin orang tua.   8. Sesuai prosedur standar amar ma'ruf nahi munkar FPI, maka dilarang keras sweeping, perusakan, penganiayaan, apalagi pembunuhan. Aktivis FPI hanya boleh monitoring, itu pun harus berkoordinasi dengan aparat yang berwenang   9. DPP FPI memperbolehkan dalam hal pelaku maksiat atau pelanggar hukum ketangkap tangan, untuk ditangkap Aktivis FPI tanpa dianiaya untuk langsung diserahkan kepada yang berwajib sebagaimana diatur dalam KUHAP.   10. DPP FPI kembali mengingatkan bahwa FPI akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap cabang maupun anggota jika melakukan pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara.