Lembaga Sandi Negara diminta segera menindaklanjuti adanya kabar penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti pertemuan G 20 di London.https://news.okezone.com/read/2013/07/30/337/844489/dpr-tuding-intelijen-asing-justru-bagian-dari-istanaidhttps://news.okezone.com/read/2013/07/30/337/844489/dpr-tuding-intelijen-asing-justru-bagian-dari-istanahttps://news.okezone.com/read/2013/07/30/337/844489/dpr-tuding-intelijen-asing-justru-bagian-dari-istanaSelasa 30 Juli 2013 10:25 WIBTegar Arief FadlyPresiden SBY (Foto: Abror Rizki/Rumgapres)https://img.okezone.com/content/2013/07/30/337/844489/Q9G883ntiE.jpgJAKARTA - Lembaga Sandi Negara diminta segera menindaklanjuti adanya kabar penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti pertemuan G 20 di London, Inggris, pada 2009 lalu. Komisi I DPR juga menyarankan agar Lembaga Sandi Negara dilengkapi dengan peralatan canggih agar dapat mendeteksi adanya penyadapan terhadap Presiden.   "Peralatan ini dianggap mendesak mengingat betapa mudahnya penyadapan terhadap informasi yang tergolong rahasia negara oleh intelijen asing," kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7/2013).   Namun demikian, sambung Tamliha, pihak Istana Kepresidenan juga harus mendukung upaya pengadaan peralatan canggih untuk Lembaga Sandi Negara. Sebab selama ini, sambung anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, justru pihak Istana lah yang menolak hal tersebut.   "Sangat mengkhawatirkan justru kalangan lembaga Kepresidenan menjadi antek-antek intelijen asing sehingga mereka berupaya agar Istana Negara tidak diberikan sandi negara," sindirnya.JAKARTA - Lembaga Sandi Negara diminta segera menindaklanjuti adanya kabar penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengikuti pertemuan G 20 di London, Inggris, pada 2009 lalu. Komisi I DPR juga menyarankan agar Lembaga Sandi Negara dilengkapi dengan peralatan canggih agar dapat mendeteksi adanya penyadapan terhadap Presiden.   "Peralatan ini dianggap mendesak mengingat betapa mudahnya penyadapan terhadap informasi yang tergolong rahasia negara oleh intelijen asing," kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7/2013).   Namun demikian, sambung Tamliha, pihak Istana Kepresidenan juga harus mendukung upaya pengadaan peralatan canggih untuk Lembaga Sandi Negara. Sebab selama ini, sambung anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, justru pihak Istana lah yang menolak hal tersebut.   "Sangat mengkhawatirkan justru kalangan lembaga Kepresidenan menjadi antek-antek intelijen asing sehingga mereka berupaya agar Istana Negara tidak diberikan sandi negara," sindirnya.