Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jajaran masih sering mendapat laporan adanya pungutan liar di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, terutama saat warga mengurus izin mendirikan bangunan.https://news.okezone.com/read/2013/08/29/500/857824/ahok-akui-masih-ada-pungli-saat-urut-imbidhttps://news.okezone.com/read/2013/08/29/500/857824/ahok-akui-masih-ada-pungli-saat-urut-imbhttps://news.okezone.com/read/2013/08/29/500/857824/ahok-akui-masih-ada-pungli-saat-urut-imbKamis 29 Agustus 2013 18:29 WIBAngkasa YudhistiraWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Dede/Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/08/29/500/857824/X28M8FjTBl.jpgJAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jajaran masih sering mendapat laporan adanya pungutan liar di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, terutama saat warga mengurus izin mendirikan bangunan.‪"Besarannya malah bisa satu persen dari nilai jual objek kena pajak," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis, (29/8/2013).Mantan Bupati Belitung Timur itu berpendapat, adanya pungutan liar di BPBD, karena masyarakat malas mengurus adiministrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.Dikatakannya, warga DKI masih memilih menggunakan calo karena dinilai lebih cepat mengurus surat izin tersebut. ‪"Makanya kalau ada yang ngajuin pakai layanan satu pintu itu loh. Nah kita ingin masuk ke situ, jadi semua kantor sama," tegasnya.‪Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan praktek pungutan liar di sembilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Jabodetabek. Pungutan liar itu terjadi di kantor BPLHD Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jajaran masih sering mendapat laporan adanya pungutan liar di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI, terutama saat warga mengurus izin mendirikan bangunan.‪"Besarannya malah bisa satu persen dari nilai jual objek kena pajak," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis, (29/8/2013).Mantan Bupati Belitung Timur itu berpendapat, adanya pungutan liar di BPBD, karena masyarakat malas mengurus adiministrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.Dikatakannya, warga DKI masih memilih menggunakan calo karena dinilai lebih cepat mengurus surat izin tersebut. ‪"Makanya kalau ada yang ngajuin pakai layanan satu pintu itu loh. Nah kita ingin masuk ke situ, jadi semua kantor sama," tegasnya.‪Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan dugaan praktek pungutan liar di sembilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Jabodetabek. Pungutan liar itu terjadi di kantor BPLHD Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.