Duh, kaum perempuan sering banget ya didiskriminasikan. Apalagi para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari korban pemerkosaan hingga hamil dan dikeluarkan dari sekolah.https://news.okezone.com/read/2013/08/29/560/857420/tes-keperawanan-pendidikan-enggak-ada-hubungannyaidhttps://news.okezone.com/read/2013/08/29/560/857420/tes-keperawanan-pendidikan-enggak-ada-hubungannyahttps://news.okezone.com/read/2013/08/29/560/857420/tes-keperawanan-pendidikan-enggak-ada-hubungannyaKamis 29 Agustus 2013 11:33 WIBRachmad Faisal HarahapIlustrasi. (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2013/08/29/560/857420/s6rL9Tzkjm.jpgJAKARTA - Duh, kaum perempuan sering banget ya didiskriminasikan. Apalagi para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari korban pemerkosaan hingga hamil dan dikeluarkan dari sekolah.Bahkan, belum lama ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan membuat kebijakan baru dengan melakukan tes keperawanan untuk siswi yang akan masuk ke SMA/sederajat. Sudah pasti, hal ini menuai banyak kontroversi.Salah satu penolakan tersebut datang dari Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang menolak dengan keras mengenai tes keperawanan itu.Ketua Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ari Nurrohman dengan tegas menuding jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh hanya diam saja terkait wacana tersebut."Satu lagi bukti kalau Mohammad Nuh sebagai Mendikbud tidak mampu mengawal proses pendidikan yang lebih baik. Apalagi tinggal diam dengan program tes keperawanan yang dilakukan oleh salah satu Disdik di Sumatra Selatan. Sudahlah, mundur saja M Nuh," tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (29/8/2013).Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tes keperawanan tidak memiliki nilai substansi untuk menjadi perubahan pendidikan bangsa yang masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan. Selain itu, tes tersebut hanya membuat diskriminasi terhadap kaum perempuan, yang cenderung mengganggu psikologis belajar siswi."Kita semua tahu bahwasanya keperawanan seorang wanita hilang bukan hanya sekadar melakukan hubungan seks. Kemudian, sekalipun berkaitan dengan hubungan seks pun pemerintah juga tidak berhak untuk melakukan tes keperawanan," ucapnya.Tes keperawanan ini juga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). "Sudah cukup diskriminasi terhadap kaum wanita di dunia pendidikan, di mana banyak terjadi kasus pemerkosaan dan sudah jelas-jelas wanita menjadi korban namun tetap saja haknya untuk mendapat pendidikan dirampas begitu saja, dikeluarkan dari sekolah," ungkapnya.Menurut dia, seharusnya Disdik Sumatera Selatan jangan mengambil kesempatan lantaran banyak kasus pelajar yang terlibat dalam urusan asmara sehingga menjadi hubungan seks.JAKARTA - Duh, kaum perempuan sering banget ya didiskriminasikan. Apalagi para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari korban pemerkosaan hingga hamil dan dikeluarkan dari sekolah.Bahkan, belum lama ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan membuat kebijakan baru dengan melakukan tes keperawanan untuk siswi yang akan masuk ke SMA/sederajat. Sudah pasti, hal ini menuai banyak kontroversi.Salah satu penolakan tersebut datang dari Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang menolak dengan keras mengenai tes keperawanan itu.Ketua Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ari Nurrohman dengan tegas menuding jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh hanya diam saja terkait wacana tersebut."Satu lagi bukti kalau Mohammad Nuh sebagai Mendikbud tidak mampu mengawal proses pendidikan yang lebih baik. Apalagi tinggal diam dengan program tes keperawanan yang dilakukan oleh salah satu Disdik di Sumatra Selatan. Sudahlah, mundur saja M Nuh," tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (29/8/2013).Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tes keperawanan tidak memiliki nilai substansi untuk menjadi perubahan pendidikan bangsa yang masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan. Selain itu, tes tersebut hanya membuat diskriminasi terhadap kaum perempuan, yang cenderung mengganggu psikologis belajar siswi."Kita semua tahu bahwasanya keperawanan seorang wanita hilang bukan hanya sekadar melakukan hubungan seks. Kemudian, sekalipun berkaitan dengan hubungan seks pun pemerintah juga tidak berhak untuk melakukan tes keperawanan," ucapnya.Tes keperawanan ini juga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). "Sudah cukup diskriminasi terhadap kaum wanita di dunia pendidikan, di mana banyak terjadi kasus pemerkosaan dan sudah jelas-jelas wanita menjadi korban namun tetap saja haknya untuk mendapat pendidikan dirampas begitu saja, dikeluarkan dari sekolah," ungkapnya.Menurut dia, seharusnya Disdik Sumatera Selatan jangan mengambil kesempatan lantaran banyak kasus pelajar yang terlibat dalam urusan asmara sehingga menjadi hubungan seks.