<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pembahasan Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat Ditunda</title><description>Pembahasan penggantian nama Provinsi Jawa Barat di DPRD untuk sementara dihentikan. Alasannya, banyak hal lain yang lebih krusial untuk dibahas.</description><link>https://news.okezone.com/read/2013/09/10/526/863677/pembahasan-penggantian-nama-provinsi-jawa-barat-ditunda</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2013/09/10/526/863677/pembahasan-penggantian-nama-provinsi-jawa-barat-ditunda"/><item><title>Pembahasan Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat Ditunda</title><link>https://news.okezone.com/read/2013/09/10/526/863677/pembahasan-penggantian-nama-provinsi-jawa-barat-ditunda</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2013/09/10/526/863677/pembahasan-penggantian-nama-provinsi-jawa-barat-ditunda</guid><pubDate>Selasa 10 September 2013 14:51 WIB</pubDate><dc:creator>Oris Riswan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2013/09/10/526/863677/DKhlUEmR2t.jpg" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2013/09/10/526/863677/DKhlUEmR2t.jpg</image><title></title></images><description>BANDUNG - Pembahasan penggantian nama Provinsi Jawa Barat di DPRD untuk sementara dihentikan. Alasannya, banyak hal lain yang lebih krusial untuk dibahas.&amp;ldquo;Soal itu sudah (dibahas) di Badan Musyawarah (Bamus). Tapi di Bamus kami berpikir masih banyak yang lebih krusial daripada itu,&amp;rdquo; kata Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara, saat ditemui di Hotel Horison, Kota Bandung, Selasa (10/9/2013).Disinggung apakah pembahasan wacana penggantian nama Jabar akan dilanjutkan atau tidak, ia menyatakan akan melihat perkembangan ke depan.&amp;ldquo;Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kapan (pembahasan) dilanjut atau akan akan dihentikan,&quot; ungkapnya.Disinggung urgensi penggantian nama Jabar, Irfan enggan bicara panjang lebar. Hal yang jelas, DPRD hanya sebatas menerima aspirasi dari masyarakat.&amp;ldquo;Kita menerima, lalu kita evaluasi, sementara di Bamus masih banyak (masalah) yang lain antre,&amp;rdquo; jelasnya.Saat ini, anggota dewan sedang fokus membahas berbagai persoalan, di antaranya anggaran dan program legislasi daerah. Khusus untuk perda, pada semester I tahun ini sudah ada sekira 11 raperda yang disahkan jadi perda.&amp;ldquo;Sisanya hingga akhir tahun ini kami targetkan bisa menyelesaikan 25 perda, mudah-mudahan terkejar,&amp;rdquo; ujarnya.Contoh raperda yang akan dibahas di antaranya perubahan status BUMD dan Bandara Internasional Kertajati.</description><content:encoded>BANDUNG - Pembahasan penggantian nama Provinsi Jawa Barat di DPRD untuk sementara dihentikan. Alasannya, banyak hal lain yang lebih krusial untuk dibahas.&amp;ldquo;Soal itu sudah (dibahas) di Badan Musyawarah (Bamus). Tapi di Bamus kami berpikir masih banyak yang lebih krusial daripada itu,&amp;rdquo; kata Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara, saat ditemui di Hotel Horison, Kota Bandung, Selasa (10/9/2013).Disinggung apakah pembahasan wacana penggantian nama Jabar akan dilanjutkan atau tidak, ia menyatakan akan melihat perkembangan ke depan.&amp;ldquo;Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kapan (pembahasan) dilanjut atau akan akan dihentikan,&quot; ungkapnya.Disinggung urgensi penggantian nama Jabar, Irfan enggan bicara panjang lebar. Hal yang jelas, DPRD hanya sebatas menerima aspirasi dari masyarakat.&amp;ldquo;Kita menerima, lalu kita evaluasi, sementara di Bamus masih banyak (masalah) yang lain antre,&amp;rdquo; jelasnya.Saat ini, anggota dewan sedang fokus membahas berbagai persoalan, di antaranya anggaran dan program legislasi daerah. Khusus untuk perda, pada semester I tahun ini sudah ada sekira 11 raperda yang disahkan jadi perda.&amp;ldquo;Sisanya hingga akhir tahun ini kami targetkan bisa menyelesaikan 25 perda, mudah-mudahan terkejar,&amp;rdquo; ujarnya.Contoh raperda yang akan dibahas di antaranya perubahan status BUMD dan Bandara Internasional Kertajati.</content:encoded></item></channel></rss>
