Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaha Purnama (Ahok) terus melakukan manuver politik dengan pemerintah pusat dalam membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).  https://news.okezone.com/read/2013/09/30/500/874079/ahok-tolak-pemasangan-stiker-pembatasan-bbmidhttps://news.okezone.com/read/2013/09/30/500/874079/ahok-tolak-pemasangan-stiker-pembatasan-bbmhttps://news.okezone.com/read/2013/09/30/500/874079/ahok-tolak-pemasangan-stiker-pembatasan-bbmSenin 30 September 2013 14:06 WIBAngkasa YudhistiraWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/09/30/500/874079/fqFpXxUTPP.jpgJAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaha Purnama (Ahok) terus melakukan manuver politik dengan pemerintah pusat dalam membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).   Dirinya mengkalim, jajarannya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat guna membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang kian menipis.   "Semua musti pakai debit card. Enggak bisa cash. Supaya bank bisa melaporkan yang beli BBM siapa," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (30/9/2013).   Dengan begitu, lanjut Ahok, maka pihaknya dapat menempuh jalur hukum bagi mereka yang membeli BBM berlebihan. "Kalau ketahuan kamu belinya banyak, polisi tangkap," jelasnya.   Dengan cara itu, Ahok menilai lebih masuk akal dalam mengkontrol penggunaan BBM, ketimbang menggunakan chip yang rencananya akan ditempelkan pada kendaraan bermotor.   "Minimal lebih masuk akal daripada pasang kit pakai kartu-kartu aneh kan. Itu namanya mau hemat duit tapi keluar duit. Kalau ini kan (debit card) enggak, hampir semua orang punya," tegasnya.   Namun, mantan anggota Komisi II DPR itu tetap bersikeras, bahwa pemerintah pusat lebih baik mencabut subsidi BBM di Ibu Kota.   "Tapi kasih bus gratis (isi bahan bakar) seluruh DKI. Ya bertahap lah. Namanya juga orang politik. Mereka (pemerintah pusat) bilang kita setuju bertahap," tutupnya.JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaha Purnama (Ahok) terus melakukan manuver politik dengan pemerintah pusat dalam membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).   Dirinya mengkalim, jajarannya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat guna membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang kian menipis.   "Semua musti pakai debit card. Enggak bisa cash. Supaya bank bisa melaporkan yang beli BBM siapa," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (30/9/2013).   Dengan begitu, lanjut Ahok, maka pihaknya dapat menempuh jalur hukum bagi mereka yang membeli BBM berlebihan. "Kalau ketahuan kamu belinya banyak, polisi tangkap," jelasnya.   Dengan cara itu, Ahok menilai lebih masuk akal dalam mengkontrol penggunaan BBM, ketimbang menggunakan chip yang rencananya akan ditempelkan pada kendaraan bermotor.   "Minimal lebih masuk akal daripada pasang kit pakai kartu-kartu aneh kan. Itu namanya mau hemat duit tapi keluar duit. Kalau ini kan (debit card) enggak, hampir semua orang punya," tegasnya.   Namun, mantan anggota Komisi II DPR itu tetap bersikeras, bahwa pemerintah pusat lebih baik mencabut subsidi BBM di Ibu Kota.   "Tapi kasih bus gratis (isi bahan bakar) seluruh DKI. Ya bertahap lah. Namanya juga orang politik. Mereka (pemerintah pusat) bilang kita setuju bertahap," tutupnya.