Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera dibubarkan.https://news.okezone.com/read/2013/10/16/339/881960/pengamat-perlu-dipikirkan-bagaimana-membubarkan-mkidhttps://news.okezone.com/read/2013/10/16/339/881960/pengamat-perlu-dipikirkan-bagaimana-membubarkan-mkhttps://news.okezone.com/read/2013/10/16/339/881960/pengamat-perlu-dipikirkan-bagaimana-membubarkan-mkRabu 16 Oktober 2013 06:30 WIBMustholihIlustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2013/10/15/339/881960/FxRC5vENKQ.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera dibubarkan. Hal tersebut menyusul sikap buruknya pejabat yudikatif, yang terbukti dengan tertangkap tangan Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mahkamah Konstitusi tidak layak ada. Buruknya perilaku kalangan yudikatif menunjukkan bahwa terlalu berat beban bangsa untuk mengurus konstitusi diserahkan pada beberapa orang. Yang perlu dipikirkan bagaimana membubarkan MK, " kata dia saat dihubungi Okezone, Kamis (16/10/2013). Syahganda memahami bahwa keberadaan MK dilindungi konstitusi. Namun, ia menegaskan perlu ada gerakan pemurnian Undang-undang 1945 yang bertujuan membubarkan MK. "Harus dipikirkan caranya. Harus ada gerakan pemurnian UUD 45," ujar Syahganda. Keberadaan MK belakangan menjadi 'bulan-bulanan' setelah Ketua MK, Akil Mochtar, ditangkap tangan KPK. Ia digelandang dari kediamannya di kompleks Widya Chandra, setelah diduga menerima suap Rp3 miliar dari anggota DPR, Chairun Nisa, dalam kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil Mochtar turut diduga menerima suap Rp1 miliar dari Tubagus Chairi Wardhana, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dalam sengketa Pilkada Lebak. Menurut Syahganda, wewenang mengurusi sengketa Pilkada sebaiknya dikembalikan ke Mahkamah Agung. "Kasus-kasus sengketa Pemilu dan Pilkada dapat digabungkan pada MA," ujar Syahganda. Syahganda menambahkan MK memang sudah menjadi sarang baru bagi mafia hukum dan calo-calo sengketa Pilkada. Sehingga, dia menyatakan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk untuk menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Akil Mochtar hanya berujung sia-sia. "Sebaiknya Majelis Kehormatan tidak perlu ada," terang Syahganda. Meski jarang ada yang berani mengungkap, menurut Syahganda, persoalan yang ditangani MK selama ini banyak cacat hukum. Jika MK dibubarkan, ia menambahkan, wewenang judicial review Undang-undang bisa diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)."Fungsi peguji UU dapat diserahkan pada MPR, jika dirasa perlu. Karena persoalan yang ditangani MK selama ini banyak cacatnya, meski tidak banyak yang mengungkapkan," tegas Syahganda.JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera dibubarkan. Hal tersebut menyusul sikap buruknya pejabat yudikatif, yang terbukti dengan tertangkap tangan Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mahkamah Konstitusi tidak layak ada. Buruknya perilaku kalangan yudikatif menunjukkan bahwa terlalu berat beban bangsa untuk mengurus konstitusi diserahkan pada beberapa orang. Yang perlu dipikirkan bagaimana membubarkan MK, " kata dia saat dihubungi Okezone, Kamis (16/10/2013). Syahganda memahami bahwa keberadaan MK dilindungi konstitusi. Namun, ia menegaskan perlu ada gerakan pemurnian Undang-undang 1945 yang bertujuan membubarkan MK. "Harus dipikirkan caranya. Harus ada gerakan pemurnian UUD 45," ujar Syahganda. Keberadaan MK belakangan menjadi 'bulan-bulanan' setelah Ketua MK, Akil Mochtar, ditangkap tangan KPK. Ia digelandang dari kediamannya di kompleks Widya Chandra, setelah diduga menerima suap Rp3 miliar dari anggota DPR, Chairun Nisa, dalam kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil Mochtar turut diduga menerima suap Rp1 miliar dari Tubagus Chairi Wardhana, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dalam sengketa Pilkada Lebak. Menurut Syahganda, wewenang mengurusi sengketa Pilkada sebaiknya dikembalikan ke Mahkamah Agung. "Kasus-kasus sengketa Pemilu dan Pilkada dapat digabungkan pada MA," ujar Syahganda. Syahganda menambahkan MK memang sudah menjadi sarang baru bagi mafia hukum dan calo-calo sengketa Pilkada. Sehingga, dia menyatakan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk untuk menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Akil Mochtar hanya berujung sia-sia. "Sebaiknya Majelis Kehormatan tidak perlu ada," terang Syahganda. Meski jarang ada yang berani mengungkap, menurut Syahganda, persoalan yang ditangani MK selama ini banyak cacat hukum. Jika MK dibubarkan, ia menambahkan, wewenang judicial review Undang-undang bisa diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)."Fungsi peguji UU dapat diserahkan pada MPR, jika dirasa perlu. Karena persoalan yang ditangani MK selama ini banyak cacatnya, meski tidak banyak yang mengungkapkan," tegas Syahganda.