Sejumlah partai meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).https://news.okezone.com/read/2013/11/04/568/891599/gerindra-protes-banyak-kader-tak-masuk-dpshpidhttps://news.okezone.com/read/2013/11/04/568/891599/gerindra-protes-banyak-kader-tak-masuk-dpshphttps://news.okezone.com/read/2013/11/04/568/891599/gerindra-protes-banyak-kader-tak-masuk-dpshpSenin 04 November 2013 13:59 WIBTegar Arief Fadlyilustrasihttps://img.okezone.com/content/2013/11/04/568/891599/YP6kj8fLWt.jpgJAKARTA - Sejumlah partai meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).   Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerindra pun meminta hal yang sama.   Selain karena adanya ketidakcocokan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU, Gerindra beralasan banyaknya kader tidak tercantum dalam DPSHP.   "Ada komplain, kader Gerindra yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Ada laporan masyarakat bahwa tidak sesuai antara nama dengan NIK, dan jumlahnya cukup signifikan," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11/2013).   Untuk itu, Gerindra akan melakukan pengumpulan data terkait dengan karut-marutnya DPT, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).   "Dari jumlah kader kita belum tercantum sebagai pemilih, ada ketidaksesuain itu. Nama dan alamat ini jadi masalah. Kita sampaikan ke Bawaslu bahwa DPT yang ditetapkan itu amburadul," terangnya.   Lebih jauh, Muzani mengatakan DPT yang bermasalah akan menyebabkan buruknya kualitas Pemilu. "KPU tak perlu buru-buru tetapkan DPT karena DPT itu pintu masuk, dan langkah awal bagi suksesnya Pemilu," tutup Anggota Komisi I DPR RI ini.JAKARTA - Sejumlah partai meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).   Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerindra pun meminta hal yang sama.   Selain karena adanya ketidakcocokan data antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU, Gerindra beralasan banyaknya kader tidak tercantum dalam DPSHP.   "Ada komplain, kader Gerindra yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Ada laporan masyarakat bahwa tidak sesuai antara nama dengan NIK, dan jumlahnya cukup signifikan," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11/2013).   Untuk itu, Gerindra akan melakukan pengumpulan data terkait dengan karut-marutnya DPT, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).   "Dari jumlah kader kita belum tercantum sebagai pemilih, ada ketidaksesuain itu. Nama dan alamat ini jadi masalah. Kita sampaikan ke Bawaslu bahwa DPT yang ditetapkan itu amburadul," terangnya.   Lebih jauh, Muzani mengatakan DPT yang bermasalah akan menyebabkan buruknya kualitas Pemilu. "KPU tak perlu buru-buru tetapkan DPT karena DPT itu pintu masuk, dan langkah awal bagi suksesnya Pemilu," tutup Anggota Komisi I DPR RI ini.