<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Mendagri Diminta Tegas Sikapi Polemik Pilgub Lampung</title><description>Ketidakjelasan jadwal pemilihan Gubernur Provinsi Lampung disesalkan  sejumlah kalangan. Alasan ketiadaan anggaran untuk menyelenggarakan  Pilgub dinilai sebagai alasan yang mengada-ada.</description><link>https://news.okezone.com/read/2013/11/05/337/892160/mendagri-diminta-tegas-sikapi-polemik-pilgub-lampung</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2013/11/05/337/892160/mendagri-diminta-tegas-sikapi-polemik-pilgub-lampung"/><item><title>Mendagri Diminta Tegas Sikapi Polemik Pilgub Lampung</title><link>https://news.okezone.com/read/2013/11/05/337/892160/mendagri-diminta-tegas-sikapi-polemik-pilgub-lampung</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2013/11/05/337/892160/mendagri-diminta-tegas-sikapi-polemik-pilgub-lampung</guid><pubDate>Selasa 05 November 2013 15:05 WIB</pubDate><dc:creator>Fahmi Firdaus </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2013/11/05/337/892160/xq1itXvKGH.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Mendagri Gamawan Fauzi (Foto: Dok. Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2013/11/05/337/892160/xq1itXvKGH.jpg</image><title>Mendagri Gamawan Fauzi (Foto: Dok. Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Ketidakjelasan jadwal pemilihan Gubernur Provinsi Lampung disesalkan sejumlah kalangan. Alasan ketiadaan anggaran untuk menyelenggarakan Pilgub dinilai sebagai alasan yang mengada-ada. Padahal, pemilihan gubernur yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis di seluruh Indonesia setiap lima tahun merupakan bentuk implementasi dan perwujudan kedaulatan rakyat. &quot;Seharusnya, dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, Pemerintah Daerah (Pemprov) berkewajiban menyediakan anggaran melalui APBD,&quot; kata juru bicara Aliansi Mahasiswa Peduli Lampung,&amp;nbsp; Alfian Ramadhani, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2013). Terkait hal itu,&amp;nbsp; Alfian, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersikap tegas dalam menyikapi polemik Pemilihan Gubernur Lampung 2013. &quot;Segera laksanakan Pemilihan Gubernur Lampung 2013. Provinsi Lampung juga berkewajiban untuk menyelanggarakan pemilihan gubernur,&quot; ujarnya.Selain itu, untuk melaksanakan proses demokratisasi di wilayah Lampung yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPU Lampung, maka Pemprov Lampung berkewajiban untuk menyediakan anggarannya sebagaimana daiatur dalam peraturan perundang-undangan. &quot;Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2013-2018 yang telah dijadwalkan oleh KPUD Lampung berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2013 ternyata telah dirusak oleh pihak-pihak yang sengaja mengganjal proses demokratisasi di Provinsi Lampung,&quot; ungkapnya.Pengganjalan Pilgub Lampung 2013 disebabkan alasan yang mengada-ada, salah satunya adalah alasan yang disampaikan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP adalah karena Provinsi Lampung tidak memiliki anggaran. &quot;Mendagri harusnya menindak pihak-pihak yang dengan sengaja atau dengan alasan yang mengada-ada mencoba menggagalkan Pilgub Lampung 2013, karena sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,&quot; bebernya.Dia menduga,&amp;nbsp; ada oknum-oknum yang sengaja mengganjal terlaksananya Pilgub Lampung 2013. &quot;Mendagri harus melakukan langkah-langkah tegas untuk segera mengganti oknum-oknum Pemprov Lampung yang sengaja mengganjal terlaksananya Pemilihan Gubernur Lampung 2013,&quot; tukasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Ketidakjelasan jadwal pemilihan Gubernur Provinsi Lampung disesalkan sejumlah kalangan. Alasan ketiadaan anggaran untuk menyelenggarakan Pilgub dinilai sebagai alasan yang mengada-ada. Padahal, pemilihan gubernur yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis di seluruh Indonesia setiap lima tahun merupakan bentuk implementasi dan perwujudan kedaulatan rakyat. &quot;Seharusnya, dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, Pemerintah Daerah (Pemprov) berkewajiban menyediakan anggaran melalui APBD,&quot; kata juru bicara Aliansi Mahasiswa Peduli Lampung,&amp;nbsp; Alfian Ramadhani, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2013). Terkait hal itu,&amp;nbsp; Alfian, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersikap tegas dalam menyikapi polemik Pemilihan Gubernur Lampung 2013. &quot;Segera laksanakan Pemilihan Gubernur Lampung 2013. Provinsi Lampung juga berkewajiban untuk menyelanggarakan pemilihan gubernur,&quot; ujarnya.Selain itu, untuk melaksanakan proses demokratisasi di wilayah Lampung yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPU Lampung, maka Pemprov Lampung berkewajiban untuk menyediakan anggarannya sebagaimana daiatur dalam peraturan perundang-undangan. &quot;Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2013-2018 yang telah dijadwalkan oleh KPUD Lampung berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2013 ternyata telah dirusak oleh pihak-pihak yang sengaja mengganjal proses demokratisasi di Provinsi Lampung,&quot; ungkapnya.Pengganjalan Pilgub Lampung 2013 disebabkan alasan yang mengada-ada, salah satunya adalah alasan yang disampaikan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP adalah karena Provinsi Lampung tidak memiliki anggaran. &quot;Mendagri harusnya menindak pihak-pihak yang dengan sengaja atau dengan alasan yang mengada-ada mencoba menggagalkan Pilgub Lampung 2013, karena sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,&quot; bebernya.Dia menduga,&amp;nbsp; ada oknum-oknum yang sengaja mengganjal terlaksananya Pilgub Lampung 2013. &quot;Mendagri harus melakukan langkah-langkah tegas untuk segera mengganti oknum-oknum Pemprov Lampung yang sengaja mengganjal terlaksananya Pemilihan Gubernur Lampung 2013,&quot; tukasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
