Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan Indonesia termasuk negara yang ramah terhadap koruptor. Sebab, pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi masih bisa menikmati uang pensiun dari negara.https://news.okezone.com/read/2013/11/07/339/893514/indonesia-negara-ramah-untuk-koruptoridhttps://news.okezone.com/read/2013/11/07/339/893514/indonesia-negara-ramah-untuk-koruptorhttps://news.okezone.com/read/2013/11/07/339/893514/indonesia-negara-ramah-untuk-koruptorKamis 07 November 2013 20:03 WIBBagus Santosahttps://img.okezone.com/content/2013/11/07/339/893514/VIEK1Ub7u9.jpgJAKARTA- Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan Indonesia termasuk negara yang ramah terhadap koruptor. Sebab, pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi masih bisa menikmati uang pensiun dari negara."Para pejabat yang dihukum karena pidana korupsi masih tetap mendapatkan gaji dan uang pensiun, tentu ini sangat ironis dan anakronistik, dalam artian menyalahi semangat jamannya. Semangatnya anti korupsi, tapi peraturan-peraturan legal kita masih sangat ramah pada koruptor," kata Hariyanto dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (7/11/2013). "Mungkin karena hal-hal itulah yang menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu gagal di negeri ini," sambungnya.Menurutnya, harus ada terobosan yang drastis untuk meninggalkan pendekatan yang terlalu legal formalistik dalam menghadapi para koruptor.  "Harus ada keberanian untuk mencabut hak-hak yang dimiliki para pelaku korupsi, seperti hak gaji, uang pensiunan, dan kemudah-kemudahan lainnya itu," ujarnya.Dia menegaskan, secara struktural UU yang masih ramah terhadap korupsi dan terpidana korupsi mesti segera direvisi. Termasuk mencabut hak para koruptor itu, mulai dari penerimaan gaji, uang pensiun atau lainnya. "Sebelum itu dilakukan, negara juga harus berani mencabut hak-hak istimewa para koruptor untuk tetap menerima gaji, uang pensiunan, dan lain-ainnya. Bagaimana kita mengatakan antikorupsi tetapi pelaku korupsi malah terus digaji?" tegasnya.JAKARTA- Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan Indonesia termasuk negara yang ramah terhadap koruptor. Sebab, pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi masih bisa menikmati uang pensiun dari negara."Para pejabat yang dihukum karena pidana korupsi masih tetap mendapatkan gaji dan uang pensiun, tentu ini sangat ironis dan anakronistik, dalam artian menyalahi semangat jamannya. Semangatnya anti korupsi, tapi peraturan-peraturan legal kita masih sangat ramah pada koruptor," kata Hariyanto dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (7/11/2013). "Mungkin karena hal-hal itulah yang menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi selalu gagal di negeri ini," sambungnya.Menurutnya, harus ada terobosan yang drastis untuk meninggalkan pendekatan yang terlalu legal formalistik dalam menghadapi para koruptor.  "Harus ada keberanian untuk mencabut hak-hak yang dimiliki para pelaku korupsi, seperti hak gaji, uang pensiunan, dan kemudah-kemudahan lainnya itu," ujarnya.Dia menegaskan, secara struktural UU yang masih ramah terhadap korupsi dan terpidana korupsi mesti segera direvisi. Termasuk mencabut hak para koruptor itu, mulai dari penerimaan gaji, uang pensiun atau lainnya. "Sebelum itu dilakukan, negara juga harus berani mencabut hak-hak istimewa para koruptor untuk tetap menerima gaji, uang pensiunan, dan lain-ainnya. Bagaimana kita mengatakan antikorupsi tetapi pelaku korupsi malah terus digaji?" tegasnya.