Fraksi Partai Hanura mendukung usulan semua anggota DPR tidak mendapatkan uang pensiun, ketika berhenti menjadi wakil rakyat.https://news.okezone.com/read/2013/11/15/339/897510/fraksi-hanura-dukung-dana-pensiun-anggota-dpr-dihapusidhttps://news.okezone.com/read/2013/11/15/339/897510/fraksi-hanura-dukung-dana-pensiun-anggota-dpr-dihapushttps://news.okezone.com/read/2013/11/15/339/897510/fraksi-hanura-dukung-dana-pensiun-anggota-dpr-dihapusJum'at 15 November 2013 14:14 WIBArief Setyadi https://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Fraksi Partai Hanura mendukung usulan semua anggota DPR tidak mendapatkan uang pensiun, ketika berhenti menjadi wakil rakyat.   "Jadi prinsip kami mendukung dan menyetujui niat baik tersebut selama itu untuk kebaikan kita semua," kata Sekertaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husein melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (15/11/2013).   Menurut Saleh, memang telah ada UU nomor 12 tahun 1980 tentang hak keuangan dan administrasi yang mengatur mengenai pemberian uang pensiunan kepada anggota legislatif dan pejabat negara.   Namun, bila ada kesepakatan untuk melakukan revisi dengan menghilangkan dana pensiun tentu itu tidak menjadi persoalan bagi partai besutan Wiranto ini.   "Bila ada kesepakatan bersama untuk menghilangkan pensiunan DPR dan diganti dengan pesangon maka tentu pemerintah bersama DPR harus merevisi dulu UU tersebut," tuturnya.   Seperti diketahui, polemik dana pensiun bagi pejabat negara dan anggota legislatif bergulir ketika sejumlah tersangka korupsi diketahui masih menerima uang pensiun. Ini dinilai berbagai kalangan sebagai hal tidak lumrah.   Hal tersebut kian berkembang, yakni timbul usulan kalau sebaiknya dana pensiun itu dihapus untuk semua anggota DPR dan bukan hanya kepada koruptor saja dengan tujuan untuk meringankan beban APBN.JAKARTA - Fraksi Partai Hanura mendukung usulan semua anggota DPR tidak mendapatkan uang pensiun, ketika berhenti menjadi wakil rakyat.   "Jadi prinsip kami mendukung dan menyetujui niat baik tersebut selama itu untuk kebaikan kita semua," kata Sekertaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husein melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat (15/11/2013).   Menurut Saleh, memang telah ada UU nomor 12 tahun 1980 tentang hak keuangan dan administrasi yang mengatur mengenai pemberian uang pensiunan kepada anggota legislatif dan pejabat negara.   Namun, bila ada kesepakatan untuk melakukan revisi dengan menghilangkan dana pensiun tentu itu tidak menjadi persoalan bagi partai besutan Wiranto ini.   "Bila ada kesepakatan bersama untuk menghilangkan pensiunan DPR dan diganti dengan pesangon maka tentu pemerintah bersama DPR harus merevisi dulu UU tersebut," tuturnya.   Seperti diketahui, polemik dana pensiun bagi pejabat negara dan anggota legislatif bergulir ketika sejumlah tersangka korupsi diketahui masih menerima uang pensiun. Ini dinilai berbagai kalangan sebagai hal tidak lumrah.   Hal tersebut kian berkembang, yakni timbul usulan kalau sebaiknya dana pensiun itu dihapus untuk semua anggota DPR dan bukan hanya kepada koruptor saja dengan tujuan untuk meringankan beban APBN.