Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan tajam paska tertangkap tangan mantan Ketua MK, Akil Mocthar terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimantan Selatan.https://news.okezone.com/read/2013/11/18/337/898652/perlu-diawasi-karena-mk-bukan-perkumpulan-para-malaikatidhttps://news.okezone.com/read/2013/11/18/337/898652/perlu-diawasi-karena-mk-bukan-perkumpulan-para-malaikathttps://news.okezone.com/read/2013/11/18/337/898652/perlu-diawasi-karena-mk-bukan-perkumpulan-para-malaikatSenin 18 November 2013 14:43 WIBMisbahol MunirIlustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/11/18/337/898652/EQzw2qROjK.jpgJAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan tajam paska tertangkap tangan mantan Ketua MK, Akil Mocthar terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimantan Selatan.     Dugaan terjadinya suap dalam berbabagai kasus sengketa Pilkada di lingkungan MK karena tiadanya pengawasan terhadap para hakim konstitusi.   Menanggapi hal itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto mendesak dibentuk lembaga pengawasan terhadap MK. Pasalnya, setiap putusan yang diketok palu oleh MK harus dipertanggungjhawabkan kepada publik.   "Saya waktu di komisi hukum pernah menanyakan, hakim MK diawasi enggak? Enggak pak, putusan kami langsung dipertanggujawabkan ke Tuhan," kata Sidarto dalam Diskusi Publik & Konferensi Nasional, Mahkamah Konstitusi RI dan Perlindungan Hak Asasi Konstitusional Warga Negara, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (18/11/2013).   Bagi dia, sebuah lembaga yang super power namun tak diawasi akan berpeluang melakukan penyimpangan. Sehingga kata dia, semua putusan MK harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.   "Hakim MK juga eggak mau diawasi, benar apa tidak semua ketemu di surga apa neraka, gimana?" jelas dia.   Oleh sebab itu, karena lembaga MK bukanlah perkumpulan para malaikat maka harus ada lembaga yang mengawasinya.   "Tidak ada malaikat diantara kita. Yang perfect itu the almighty God," pungkasnya.JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan tajam paska tertangkap tangan mantan Ketua MK, Akil Mocthar terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak Banten dan Gunung Mas Kalimantan Selatan.     Dugaan terjadinya suap dalam berbabagai kasus sengketa Pilkada di lingkungan MK karena tiadanya pengawasan terhadap para hakim konstitusi.   Menanggapi hal itu, Ketua MPR Sidarto Danusubroto mendesak dibentuk lembaga pengawasan terhadap MK. Pasalnya, setiap putusan yang diketok palu oleh MK harus dipertanggungjhawabkan kepada publik.   "Saya waktu di komisi hukum pernah menanyakan, hakim MK diawasi enggak? Enggak pak, putusan kami langsung dipertanggujawabkan ke Tuhan," kata Sidarto dalam Diskusi Publik & Konferensi Nasional, Mahkamah Konstitusi RI dan Perlindungan Hak Asasi Konstitusional Warga Negara, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (18/11/2013).   Bagi dia, sebuah lembaga yang super power namun tak diawasi akan berpeluang melakukan penyimpangan. Sehingga kata dia, semua putusan MK harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.   "Hakim MK juga eggak mau diawasi, benar apa tidak semua ketemu di surga apa neraka, gimana?" jelas dia.   Oleh sebab itu, karena lembaga MK bukanlah perkumpulan para malaikat maka harus ada lembaga yang mengawasinya.   "Tidak ada malaikat diantara kita. Yang perfect itu the almighty God," pungkasnya.