Partai Hanura meminta  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalahhttps://news.okezone.com/read/2013/12/05/568/907868/hanura-minta-kpu-perbaiki-3-3-juta-dpt-bermasalahidhttps://news.okezone.com/read/2013/12/05/568/907868/hanura-minta-kpu-perbaiki-3-3-juta-dpt-bermasalahhttps://news.okezone.com/read/2013/12/05/568/907868/hanura-minta-kpu-perbaiki-3-3-juta-dpt-bermasalahKamis 05 Desember 2013 16:50 WIBFahmi Firdaus https://img.okezone.com/content/2013/12/05/568/907868/4EGfJoCFcL.jpgJAKARTA- Partai Hanura meminta  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah"DPT harus dituntaskan secepatnya, karena itu merupakan kewajiban," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2013).Menurut Hary, KPU masih mempunyai waktu untuk membereskan  data 3.327.502  pemilih bermasalah. "DPT itu harus mencermikan pemilih dan masyarakat. Saat ini masih banyak waktu untuk segera dituntaskan," tutupnya.3.327.502 pemilih dinilai bermasalah lantaran belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU saat ini baru menyerahkan data pemilih tersebut kepada Direktorat Administrasi Kependudukan (Adminduk), kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk diberi NIK. JAKARTA- Partai Hanura meminta  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah"DPT harus dituntaskan secepatnya, karena itu merupakan kewajiban," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2013).Menurut Hary, KPU masih mempunyai waktu untuk membereskan  data 3.327.502  pemilih bermasalah. "DPT itu harus mencermikan pemilih dan masyarakat. Saat ini masih banyak waktu untuk segera dituntaskan," tutupnya.3.327.502 pemilih dinilai bermasalah lantaran belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU saat ini baru menyerahkan data pemilih tersebut kepada Direktorat Administrasi Kependudukan (Adminduk), kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk diberi NIK.