Abdul menuturkan memang tidak ada alokasi khusus anggaran untuk penghulu menikahkan pasangan di luar KUA. https://news.okezone.com/read/2013/12/07/337/908703/dirjen-bimas-islam-kemenag-dorong-penambahan-anggaran-kuaidhttps://news.okezone.com/read/2013/12/07/337/908703/dirjen-bimas-islam-kemenag-dorong-penambahan-anggaran-kuahttps://news.okezone.com/read/2013/12/07/337/908703/dirjen-bimas-islam-kemenag-dorong-penambahan-anggaran-kuaSabtu 07 Desember 2013 09:36 WIBArief Setyadi ilustrasi (Foto:Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/12/07/337/908703/MrM5fddRyw.jpgJAKARTA - Minimnya anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) ditenggarai menjadi salah satu pemicu penolakan penghulu, untuk menikahkan pasangan pengantin di luar KUA. Pasalnya, para penghulu itu tak berani menerima imbalan di luar biaya resmi administrasi penghulu senilai Rp30 ribu lantaran takut disebut gratifikasi.Hal itu dibenarkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abdul Jamil. Kata dia anggaran yang digelontorkan untuk KUA itu hanya Rp2 juta perbulan."Itu pun harus dibagi-bagi untuk bayar listrik, petugas kebersihan, operasional lainnya," kata Abdul kepada Okezone, Jumat (7/12/2013). Abdul menuturkan memang tidak ada alokasi khusus anggaran untuk penghulu menikahkan pasangan di luar KUA. Pasalnya, basis pelayanan yang dilakukan oleh KUA itu tidak berbeda dengan kantor layanan publik lainnya.Maka itu, pihaknya mengaku akan mengupayakan dan mendorong penyediaan anggaran untuk alokasi tersebut, bila memang permintaan masyarakat begitu banyak."Kita harus memikirkan pembiayaan KUA di luar kantor, dan dihari libur. Harus  diupayakan dan didorong (anggarannya) karena prinsip pelayanan kepada masyarakat harus tetap dikedepankan," tukasnya.JAKARTA - Minimnya anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) ditenggarai menjadi salah satu pemicu penolakan penghulu, untuk menikahkan pasangan pengantin di luar KUA. Pasalnya, para penghulu itu tak berani menerima imbalan di luar biaya resmi administrasi penghulu senilai Rp30 ribu lantaran takut disebut gratifikasi.Hal itu dibenarkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abdul Jamil. Kata dia anggaran yang digelontorkan untuk KUA itu hanya Rp2 juta perbulan."Itu pun harus dibagi-bagi untuk bayar listrik, petugas kebersihan, operasional lainnya," kata Abdul kepada Okezone, Jumat (7/12/2013). Abdul menuturkan memang tidak ada alokasi khusus anggaran untuk penghulu menikahkan pasangan di luar KUA. Pasalnya, basis pelayanan yang dilakukan oleh KUA itu tidak berbeda dengan kantor layanan publik lainnya.Maka itu, pihaknya mengaku akan mengupayakan dan mendorong penyediaan anggaran untuk alokasi tersebut, bila memang permintaan masyarakat begitu banyak."Kita harus memikirkan pembiayaan KUA di luar kantor, dan dihari libur. Harus  diupayakan dan didorong (anggarannya) karena prinsip pelayanan kepada masyarakat harus tetap dikedepankan," tukasnya.