Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terlalu penting. Pasalnya, pencantuman agama di KTP tak memiliki manfaat bagi orang lain.https://news.okezone.com/read/2013/12/17/337/913223/dukung-penghapusan-kolom-agama-di-ktp-ahok-dikecam-dewan-syariah-pppidhttps://news.okezone.com/read/2013/12/17/337/913223/dukung-penghapusan-kolom-agama-di-ktp-ahok-dikecam-dewan-syariah-ppphttps://news.okezone.com/read/2013/12/17/337/913223/dukung-penghapusan-kolom-agama-di-ktp-ahok-dikecam-dewan-syariah-pppSelasa 17 Desember 2013 02:52 WIBWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Foto: Dede/Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/12/17/337/913223/7AGxBv7SmV.jpgJAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terlalu penting. Pasalnya, pencantuman agama di KTP tak memiliki manfaat bagi orang lain.     Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Noer Iskandar SQ menyesal ucapan mantan Bupati Belitung itu.   "Saya menyesalkan ucapan itu, karena Undang-undang kita telah menetapkan agama itu bagian dari berbagai bangsa dan negara," ujar Noer Iskandar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (16/12/2013).   Menurutnya, seorang pejabat tidak pantas untuk mengeluarkan peryataan seperti itu. "Sebagai pejabat seharusnya mengerti akan undang-undang, kalau tidak tahu undang-undang jangan jadi pejabat. Wagub Jakarta juga berhati-hati dalam membuat peryataan, selesaikan dulu masalah-masalah yang ada di Jakarta," tuturnya.   Kata Noer Iskandar, kalau terjadi persoalan menghilangkan kolom agama dari KTP, solusinya adalah merangkul para masyarakat ke agama yang dikehendakinya.   "Kalau terjadi persoalan kolom agama, bukan kolom agama yang dihilangkan, tapi bagaimana upaya kita untuk merangkul mereka ke agama yang dipercayainya," tutur pria yang juga pengasuh Pondok Pesantren Asshidiqiyah itu.   Noer Iskandar pun mengaku khawatir dengan adanya langkah-langkah tersebut, dan dirinya pun berharap agar jangan sampai tirani minoritas mengalahkan tirani mayoritas. "Umat Islam harus menyadari betul, beserta tokoh-tokoh agama di Indonesia," lanjutnya.   Oleh karena itu, Noer Iskandar pun berharap kepada umat islam menyatukan langkah untuk menjauhkan bangsa dari kemiskinan fisik. "Tetapi juga seharusnya kita berpikir betul pemilu yang akan datang agar menjauhkan umat Indonesia kemiskinan akidah," tuturnya.   Untuk itu, dirinya meminta kepada pejabat negara agar tidak sembarangan untuk mengeluarkan peryataannya. "Saya meminta kepada pejabat agar berhati-hati mengeluarkan statmentnya. Selain itu, saya meminta umat islam supaya menyadari betul ada upaya-upaya dari luar negara liberal untuk menjadikan negara kita yang terlepas dari ketuhanan yang maha esa," pungkasnya.   Sebelumnya, Ahok menilai pencantuman agama dalam KTP tidak terlalu penting. Pasalnya, pencantuman agama di KTP tak memiliki manfaat bagi orang lain.   "Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu (agama). Bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?," kata Ahok di Balai Kota, beberapa waktu lalu.   Ahok menjelaskan, hanya Undang-undang di Indonesia yang menginstruksikan pencantuman agama dalam data KTP.   Kata Ahok, di Malaysia juga tidak ada KTP-nya yang menuliskan agama. Selain tidak bermanfaat, pencantuman data agama tak ada hubungannya dengan tata cara pemakaman jika pemilik KTP ditemukan tewas di suatu tempat.JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terlalu penting. Pasalnya, pencantuman agama di KTP tak memiliki manfaat bagi orang lain.     Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH. Noer Iskandar SQ menyesal ucapan mantan Bupati Belitung itu.   "Saya menyesalkan ucapan itu, karena Undang-undang kita telah menetapkan agama itu bagian dari berbagai bangsa dan negara," ujar Noer Iskandar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (16/12/2013).   Menurutnya, seorang pejabat tidak pantas untuk mengeluarkan peryataan seperti itu. "Sebagai pejabat seharusnya mengerti akan undang-undang, kalau tidak tahu undang-undang jangan jadi pejabat. Wagub Jakarta juga berhati-hati dalam membuat peryataan, selesaikan dulu masalah-masalah yang ada di Jakarta," tuturnya.   Kata Noer Iskandar, kalau terjadi persoalan menghilangkan kolom agama dari KTP, solusinya adalah merangkul para masyarakat ke agama yang dikehendakinya.   "Kalau terjadi persoalan kolom agama, bukan kolom agama yang dihilangkan, tapi bagaimana upaya kita untuk merangkul mereka ke agama yang dipercayainya," tutur pria yang juga pengasuh Pondok Pesantren Asshidiqiyah itu.   Noer Iskandar pun mengaku khawatir dengan adanya langkah-langkah tersebut, dan dirinya pun berharap agar jangan sampai tirani minoritas mengalahkan tirani mayoritas. "Umat Islam harus menyadari betul, beserta tokoh-tokoh agama di Indonesia," lanjutnya.   Oleh karena itu, Noer Iskandar pun berharap kepada umat islam menyatukan langkah untuk menjauhkan bangsa dari kemiskinan fisik. "Tetapi juga seharusnya kita berpikir betul pemilu yang akan datang agar menjauhkan umat Indonesia kemiskinan akidah," tuturnya.   Untuk itu, dirinya meminta kepada pejabat negara agar tidak sembarangan untuk mengeluarkan peryataannya. "Saya meminta kepada pejabat agar berhati-hati mengeluarkan statmentnya. Selain itu, saya meminta umat islam supaya menyadari betul ada upaya-upaya dari luar negara liberal untuk menjadikan negara kita yang terlepas dari ketuhanan yang maha esa," pungkasnya.   Sebelumnya, Ahok menilai pencantuman agama dalam KTP tidak terlalu penting. Pasalnya, pencantuman agama di KTP tak memiliki manfaat bagi orang lain.   "Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada itu (agama). Bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?," kata Ahok di Balai Kota, beberapa waktu lalu.   Ahok menjelaskan, hanya Undang-undang di Indonesia yang menginstruksikan pencantuman agama dalam data KTP.   Kata Ahok, di Malaysia juga tidak ada KTP-nya yang menuliskan agama. Selain tidak bermanfaat, pencantuman data agama tak ada hubungannya dengan tata cara pemakaman jika pemilik KTP ditemukan tewas di suatu tempat.