Ketua Mahkamah Konstitusi Akil (MK) Hamdan Zoelva menilai, ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK pada Rabu 2 Oktober terkait suap sengketa Pilkada Lebak, merupakan ujian independensi lembaga yang dipimpinnya itu.https://news.okezone.com/read/2013/12/23/339/916532/hamdan-zoelva-kasus-akil-mochtar-ujian-independensi-mkidhttps://news.okezone.com/read/2013/12/23/339/916532/hamdan-zoelva-kasus-akil-mochtar-ujian-independensi-mkhttps://news.okezone.com/read/2013/12/23/339/916532/hamdan-zoelva-kasus-akil-mochtar-ujian-independensi-mkSenin 23 Desember 2013 21:48 WIBFahmi Firdaus Akil Mochtar (Foto: Heru/Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/12/23/339/916532/3PMXFGHfP8.jpgJAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil (MK) Hamdan Zoelva menilai, ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK pada Rabu 2 Oktober terkait suap sengketa Pilkada Lebak, merupakan ujian independensi lembaga yang dipimpinnya itu.   "MK menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus pidana sebagai masalah individu dan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya kepada penegaj hukum untuk menyelesaikan kasus Akil Mochtar," kata Hamdan saat memaparkan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 MK, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/12/2013).   Sikap MK, kata Hamdan, juga mendukung proses hukum dan membuka akses seluas-luasnya dengan tidak menghambat proses pengusutan saat KPK menyegel ruang kerja Ketua MK.   "Selain itu, MK juga mendukung pemberantasan korupsi dengan kehadiran hakim memberikan keterangan di KPK, meskipun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan terhadap hakim konstitusi berlaku prosedur khusus," bebernya.   Dikatakannya, MK juga harus tetap berjalan meskipun Akil sudah ditahan KPK. Untuk itu, sesuai rapat pleno hakim MK pada Sabtu 5 Oktober, sebagai upaya konkret untuk memulihkan citra dan wibawa, MK mengirimkan surat pemberhentian sementara kepada Akil Mochtar kepada Presiden SBY.   "Setelah itu, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Akil Mochtar," pungkasnya.JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil (MK) Hamdan Zoelva menilai, ditangkapnya Akil Mochtar oleh KPK pada Rabu 2 Oktober terkait suap sengketa Pilkada Lebak, merupakan ujian independensi lembaga yang dipimpinnya itu.   "MK menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus pidana sebagai masalah individu dan memberikan dukungan dan akses seluas-luasnya kepada penegaj hukum untuk menyelesaikan kasus Akil Mochtar," kata Hamdan saat memaparkan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 MK, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (23/12/2013).   Sikap MK, kata Hamdan, juga mendukung proses hukum dan membuka akses seluas-luasnya dengan tidak menghambat proses pengusutan saat KPK menyegel ruang kerja Ketua MK.   "Selain itu, MK juga mendukung pemberantasan korupsi dengan kehadiran hakim memberikan keterangan di KPK, meskipun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan terhadap hakim konstitusi berlaku prosedur khusus," bebernya.   Dikatakannya, MK juga harus tetap berjalan meskipun Akil sudah ditahan KPK. Untuk itu, sesuai rapat pleno hakim MK pada Sabtu 5 Oktober, sebagai upaya konkret untuk memulihkan citra dan wibawa, MK mengirimkan surat pemberhentian sementara kepada Akil Mochtar kepada Presiden SBY.   "Setelah itu, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Akil Mochtar," pungkasnya.