Mulyamto juga menjelaskan pihaknya mencatat masih ada 300 warga Depok yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.https://news.okezone.com/read/2014/01/02/501/920737/waspada-banyak-beredar-e-ktp-palsuidhttps://news.okezone.com/read/2014/01/02/501/920737/waspada-banyak-beredar-e-ktp-palsuhttps://news.okezone.com/read/2014/01/02/501/920737/waspada-banyak-beredar-e-ktp-palsuKamis 02 Januari 2014 15:59 WIBMarieska Harya Virdhanihttps://img.okezone.com/content/2014/01/02/501/920737/BsvyK4E0bc.jpgDEPOK - Mengantisipasi beredarnya e-KTP palsu, seluruh anggota Samsat Depok mengikuti Pelatihan Pengenalan Spektek KTP Asli bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok.   Kadisdukcapil Kota Depok Mulyamto menjelaskan pelatihan ini sangat penting mengingat banyak beredar KTP elektronik beredar di masyarakat. "Banyak beredar KTP palsu mulai dari kertas hingga datanya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (02/01/2014).   Untuk mengenali e-KTP palsu dan asli, kata Mulyamto, diperlukan keterampilan dan alat khusus. “Membedakannya bisa dengan melihat KTP milik kita yang asli dengan KTP yang diduga palsu. Namun lebih akurat gunakan card reader," ulasnya.   Card reader yang dipakai, kata Mulyanto, tentu saja harus terkoneksi dengan database, agar dapat diakses data yang terkait dengan e-KTP yang bersangkutan.   Kasi Penerimaan dan Penagihan Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah I/Depok, Iwa Sudrajat menyatakan Dispenda sebagai pengelola sarana dan prasarana Samsat siap mendukung Polri untuk mengindentifikasi identitas yang meragukan. Karena itu, untuk menunjang kelancaran identifikasi tersebut pihaknya akan mengajukan anggaran ke Dispenda Jawa Barat terkait pengadaan alat deteksi berupa card reader.   "Kami siap dan mendukung untuk pengadaan card reader guna kelancaran tugas identifikasi e-KTP," janji Iwa.   Janji ini disambut gembira oleh Pamin STNK Iptu Dodin Awaludin. Di sisi lain, dia pun telah mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti pelatihan sehingga bisa mendeteksi keaslian e-KTP. "Pelatihan ini sangat bermanfaat agar anggota mengerti dan bisa membedakan KTP asli dan palsu," terangnya.   Dalam kesempatan ini, Mulyamto juga menjelaskan pihaknya mencatat masih ada 300 warga Depok yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. "Secara target kita sudah mencapai 100 persen, namun masih ada sekitar 300 orang yang belum melakukan perekaman," ujarnya.   Menurut Mulyamto, dari jumlah itu kemungkinan ada juga warga yang memiliki KTP ganda, sehingga mereka enggan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan pemberlakukan KTP elektronik mau tidak mau bagi warga yang memiliki KTP ganda harus memilih salah satunya.   "Kalau sudah terekam di satu daerah, maka tidak bisa dilakukan didaerah lain. Jadi tidak bisa dilakukan dua kali perekaman,"katanya.   Ia menegaskan, KTP dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai Januari 2014 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Bahkan KTP seumur hidup juga harus melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan e-KTP seumur hidup. "Nantinya semua warga Depok harus memiliki e-KTP, termasuk e-KTP seumur hidup," tegasnya.   Karena itu, kata Mulyamto, pihaknya gencar menyosialisasikan warga di perbatasan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda. 300 warga tersebut di antaranya yakni termasuk warga yang memiliki KTP ganda di perbatasan. "Banyak warga Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati punya KTP DKI. Sudah direkam di sana (Jakarta), dan tak bisa rekam di Depok," tegasnya.DEPOK - Mengantisipasi beredarnya e-KTP palsu, seluruh anggota Samsat Depok mengikuti Pelatihan Pengenalan Spektek KTP Asli bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Depok.   Kadisdukcapil Kota Depok Mulyamto menjelaskan pelatihan ini sangat penting mengingat banyak beredar KTP elektronik beredar di masyarakat. "Banyak beredar KTP palsu mulai dari kertas hingga datanya,” terangnya kepada wartawan, Kamis (02/01/2014).   Untuk mengenali e-KTP palsu dan asli, kata Mulyamto, diperlukan keterampilan dan alat khusus. “Membedakannya bisa dengan melihat KTP milik kita yang asli dengan KTP yang diduga palsu. Namun lebih akurat gunakan card reader," ulasnya.   Card reader yang dipakai, kata Mulyanto, tentu saja harus terkoneksi dengan database, agar dapat diakses data yang terkait dengan e-KTP yang bersangkutan.   Kasi Penerimaan dan Penagihan Dispenda Provinsi Jawa Barat Wilayah I/Depok, Iwa Sudrajat menyatakan Dispenda sebagai pengelola sarana dan prasarana Samsat siap mendukung Polri untuk mengindentifikasi identitas yang meragukan. Karena itu, untuk menunjang kelancaran identifikasi tersebut pihaknya akan mengajukan anggaran ke Dispenda Jawa Barat terkait pengadaan alat deteksi berupa card reader.   "Kami siap dan mendukung untuk pengadaan card reader guna kelancaran tugas identifikasi e-KTP," janji Iwa.   Janji ini disambut gembira oleh Pamin STNK Iptu Dodin Awaludin. Di sisi lain, dia pun telah mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengikuti pelatihan sehingga bisa mendeteksi keaslian e-KTP. "Pelatihan ini sangat bermanfaat agar anggota mengerti dan bisa membedakan KTP asli dan palsu," terangnya.   Dalam kesempatan ini, Mulyamto juga menjelaskan pihaknya mencatat masih ada 300 warga Depok yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. "Secara target kita sudah mencapai 100 persen, namun masih ada sekitar 300 orang yang belum melakukan perekaman," ujarnya.   Menurut Mulyamto, dari jumlah itu kemungkinan ada juga warga yang memiliki KTP ganda, sehingga mereka enggan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan pemberlakukan KTP elektronik mau tidak mau bagi warga yang memiliki KTP ganda harus memilih salah satunya.   "Kalau sudah terekam di satu daerah, maka tidak bisa dilakukan didaerah lain. Jadi tidak bisa dilakukan dua kali perekaman,"katanya.   Ia menegaskan, KTP dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai Januari 2014 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Bahkan KTP seumur hidup juga harus melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan e-KTP seumur hidup. "Nantinya semua warga Depok harus memiliki e-KTP, termasuk e-KTP seumur hidup," tegasnya.   Karena itu, kata Mulyamto, pihaknya gencar menyosialisasikan warga di perbatasan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda. 300 warga tersebut di antaranya yakni termasuk warga yang memiliki KTP ganda di perbatasan. "Banyak warga Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati punya KTP DKI. Sudah direkam di sana (Jakarta), dan tak bisa rekam di Depok," tegasnya.