2013 menjadi penanda ketertundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat distribusi soal yang terlambat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mengidentifikasi dampak penundaan UN terhadap kesehatan, seperti menimbulkan perasaan tertekan atau stres yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah.https://news.okezone.com/read/2014/01/02/560/920875/organisasi-guru-masih-setia-keluhkan-dampak-unidhttps://news.okezone.com/read/2014/01/02/560/920875/organisasi-guru-masih-setia-keluhkan-dampak-unhttps://news.okezone.com/read/2014/01/02/560/920875/organisasi-guru-masih-setia-keluhkan-dampak-unKamis 02 Januari 2014 18:53 WIBRachmad Faisal HarahapIlustrasi. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/01/02/560/920875/u45Cyovvkp.jpgJAKARTA - 2013 menjadi penanda ketertundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat distribusi soal yang terlambat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mengidentifikasi dampak penundaan UN terhadap kesehatan, seperti menimbulkan perasaan tertekan atau stres yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah.Beberapa siswa dilaporkan mengalami dampak tersebut, seperti muncul gangguan ingin terus buang air besar, keringat dingin, lupa pada apa yang semalam sudah dipelajari, sampai lupa letak ruang ujian dan sebagainya.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti membeberkan, dampak penundaan lainnya yaitu melanggar hak-hak anak, seperti tetap memaksa siswa SMP mengikuti ujian bahasa Indonesia, padahal soal baru tiba menjelang maghrib. Ada beberapa sekolah di Maluku, baru mengerjakan soal ujian pada pukul 18.00 WIB, bahkan ada yang baru ujian pada pukul 22.00 WITA di Palopo, Sulawesi Selatan."Dampak penundaan yang lainnya yaitu, sejumlah daerah memfotokopi soal dan Lembar Isian Komputer (LIK) bahkan hingga ribuan lembar, artinya kerahasiaan soal sudah tidak bisa dijamin," ujarnya, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).Dia memaparkan, sejumlah daerah seperti di Kepulauan Aru dan Maluku tidak mempunyai mesin fotokopi terpaksa membuat siswanya harus bergantian menjawab dengan bertukar lembar demi lembar soal yang oleh pengawasnya dibagikan halaman per halaman secara bergantian.Lain halnya dengan UN SD yang menjadi perbincangan menarik karena pemerintah seolah tak rela menghapus UN SD. Padahal, dalam pasal 69-72 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang mengatur tentang standar penilaian, disebutkan bahwa UN di tingkat SD tidak ada."Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersikeras ada dengan kebijakan kontroversialnya yaitu memindahkan wewenang dan pembiayaannya UN SD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sejumlah daerah keberatan akan kebijakan ini," tutup dia.JAKARTA - 2013 menjadi penanda ketertundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi akibat distribusi soal yang terlambat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mengidentifikasi dampak penundaan UN terhadap kesehatan, seperti menimbulkan perasaan tertekan atau stres yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah.Beberapa siswa dilaporkan mengalami dampak tersebut, seperti muncul gangguan ingin terus buang air besar, keringat dingin, lupa pada apa yang semalam sudah dipelajari, sampai lupa letak ruang ujian dan sebagainya.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti membeberkan, dampak penundaan lainnya yaitu melanggar hak-hak anak, seperti tetap memaksa siswa SMP mengikuti ujian bahasa Indonesia, padahal soal baru tiba menjelang maghrib. Ada beberapa sekolah di Maluku, baru mengerjakan soal ujian pada pukul 18.00 WIB, bahkan ada yang baru ujian pada pukul 22.00 WITA di Palopo, Sulawesi Selatan."Dampak penundaan yang lainnya yaitu, sejumlah daerah memfotokopi soal dan Lembar Isian Komputer (LIK) bahkan hingga ribuan lembar, artinya kerahasiaan soal sudah tidak bisa dijamin," ujarnya, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2014).Dia memaparkan, sejumlah daerah seperti di Kepulauan Aru dan Maluku tidak mempunyai mesin fotokopi terpaksa membuat siswanya harus bergantian menjawab dengan bertukar lembar demi lembar soal yang oleh pengawasnya dibagikan halaman per halaman secara bergantian.Lain halnya dengan UN SD yang menjadi perbincangan menarik karena pemerintah seolah tak rela menghapus UN SD. Padahal, dalam pasal 69-72 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 yang mengatur tentang standar penilaian, disebutkan bahwa UN di tingkat SD tidak ada."Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersikeras ada dengan kebijakan kontroversialnya yaitu memindahkan wewenang dan pembiayaannya UN SD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sejumlah daerah keberatan akan kebijakan ini," tutup dia.