Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, keinginan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah segera lengser dari jabatannya, sebagai bentuk kebimbangan.https://news.okezone.com/read/2014/01/16/339/926938/mendagri-galau-hadapi-kasus-atut-hambit-bimtihidhttps://news.okezone.com/read/2014/01/16/339/926938/mendagri-galau-hadapi-kasus-atut-hambit-bimtihhttps://news.okezone.com/read/2014/01/16/339/926938/mendagri-galau-hadapi-kasus-atut-hambit-bimtihKamis 16 Januari 2014 10:25 WIBAngkasa YudhistiraRatu Atut Chosiyah (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/01/16/339/926938/8No0pWmxCu.jpgJAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, keinginan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah segera lengser dari jabatannya, sebagai bentuk kebimbangan.     "Mendagri lagi bingung menemukan cara. Karena dalam perundangan tidak ada yang mengatur hal tersebut secara rinci," kata Margarito saat berbincang dengan Okezone, Rabu (15/1/2014) malam.   Pasalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa seorang pemimpin daerah dapat dilengserkan setelah ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan Atut, saat ini masih berstatus tersangka.   "Di satu sisi, Mendagri tentu memiliki aspirasi moral pada masyarakat tentang kondisi yang terjadi. Mereka menuntut agar Atut segera mundur. Tapi di sisi lain, undang-undang tidak memberikan jalan keluar. Mendagri terjepit di tengah desakan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku," bebernya.   Sama halnya dengan dilema pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bimtih yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gamawan menilai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, yang tetap melantik Hambit Bintih untuk kemudian dinonaktifkan sebagai hal yang tepat.   "Enggak bisa seperti itu-lah. Namanya sudah menjadi pemimpin daerah, ya harus menaati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kecuali Teras Narang pakai aturan sendiri. Dari dua kasus itu terlihat kalau Mendagri lagi galau, KPK kan sudah tegas tak mengizikan Hambit untuk keluar dari tahanan," pungkasnya.JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, keinginan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah segera lengser dari jabatannya, sebagai bentuk kebimbangan.     "Mendagri lagi bingung menemukan cara. Karena dalam perundangan tidak ada yang mengatur hal tersebut secara rinci," kata Margarito saat berbincang dengan Okezone, Rabu (15/1/2014) malam.   Pasalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa seorang pemimpin daerah dapat dilengserkan setelah ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan Atut, saat ini masih berstatus tersangka.   "Di satu sisi, Mendagri tentu memiliki aspirasi moral pada masyarakat tentang kondisi yang terjadi. Mereka menuntut agar Atut segera mundur. Tapi di sisi lain, undang-undang tidak memberikan jalan keluar. Mendagri terjepit di tengah desakan masyarakat dan aturan hukum yang berlaku," bebernya.   Sama halnya dengan dilema pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bimtih yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gamawan menilai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, yang tetap melantik Hambit Bintih untuk kemudian dinonaktifkan sebagai hal yang tepat.   "Enggak bisa seperti itu-lah. Namanya sudah menjadi pemimpin daerah, ya harus menaati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Kecuali Teras Narang pakai aturan sendiri. Dari dua kasus itu terlihat kalau Mendagri lagi galau, KPK kan sudah tegas tak mengizikan Hambit untuk keluar dari tahanan," pungkasnya.