Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, Blucer Raja Guk Guk, mengingatkan soal anggaran pokok pikiran (pokir) yang tercantum dalam APBD 2014.https://news.okezone.com/read/2014/01/29/500/933165/bpk-ingatkan-pemprov-dki-soal-dana-pokiridhttps://news.okezone.com/read/2014/01/29/500/933165/bpk-ingatkan-pemprov-dki-soal-dana-pokirhttps://news.okezone.com/read/2014/01/29/500/933165/bpk-ingatkan-pemprov-dki-soal-dana-pokirRabu 29 Januari 2014 07:14 WIBAisyahGubernur DKI Joko Widodo & Wagub DKI Basuki T Purnama (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/01/29/500/933165/YAvDqLLtoQ.jpgJAKARTA - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, Blucer Raja Guk Guk, mengingatkan soal anggaran pokok pikiran (pokir) yang tercantum dalam APBD 2014.     Blucer menilai dewan memang berhak untuk membahas dan menyetujui usulan pokir. Namun, kata Blucer, persoalannya apakah program yang diusulkan DPRD setelah reses dipahami oleh pengguna anggaran.   "Itu yang kami ingatkan. Jangan sampai user (pengguna anggaran) enggak tahu sehingga anggaran bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau buat BPK, ini kan amanah rakyat," kata Blucer di Balai Kota, Jakarta, Selasa (28/1/2014).   Menurutnya, jangan sampai anggaran yang dicantumkan untuk pokir DPRD malah tidak bermanfaat dan optimal.   "Jangan dibeli enggak dipakai, dibeli kemahalan. Dari manapun asalnya jika baik dan nilai cocok, benar-benar dibutuhkan masyarakat, kan masyarakat seneng, bukan dari mananya, apakah bermanfaat atau tidak dan harganya sesuai," jelas Blucer.   Disampaikan Blucer, usulan memang bisa dari bawah ke atas dan atas ke bawah.   "Ada yang berasal dari satker-satker, kemudian diolah tim anggaran kemudian dibahas oleh DPRD. Kita hormati hormati konstitusi bahwa ada sistem penganggaran seperti itu," ucapnya.JAKARTA - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, Blucer Raja Guk Guk, mengingatkan soal anggaran pokok pikiran (pokir) yang tercantum dalam APBD 2014.     Blucer menilai dewan memang berhak untuk membahas dan menyetujui usulan pokir. Namun, kata Blucer, persoalannya apakah program yang diusulkan DPRD setelah reses dipahami oleh pengguna anggaran.   "Itu yang kami ingatkan. Jangan sampai user (pengguna anggaran) enggak tahu sehingga anggaran bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau buat BPK, ini kan amanah rakyat," kata Blucer di Balai Kota, Jakarta, Selasa (28/1/2014).   Menurutnya, jangan sampai anggaran yang dicantumkan untuk pokir DPRD malah tidak bermanfaat dan optimal.   "Jangan dibeli enggak dipakai, dibeli kemahalan. Dari manapun asalnya jika baik dan nilai cocok, benar-benar dibutuhkan masyarakat, kan masyarakat seneng, bukan dari mananya, apakah bermanfaat atau tidak dan harganya sesuai," jelas Blucer.   Disampaikan Blucer, usulan memang bisa dari bawah ke atas dan atas ke bawah.   "Ada yang berasal dari satker-satker, kemudian diolah tim anggaran kemudian dibahas oleh DPRD. Kita hormati hormati konstitusi bahwa ada sistem penganggaran seperti itu," ucapnya.