Mendagri Gamawan Fauzi hari ini menandatangani surat untuk pejabat (Pj) pengganti Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih, yang juga terdakwa kasus dugaan suap melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.https://news.okezone.com/read/2014/01/30/339/934083/gamawan-teken-pergantian-hambit-bintihidhttps://news.okezone.com/read/2014/01/30/339/934083/gamawan-teken-pergantian-hambit-bintihhttps://news.okezone.com/read/2014/01/30/339/934083/gamawan-teken-pergantian-hambit-bintihKamis 30 Januari 2014 16:51 WIBFahmi Firdaus Hambit Bintih (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/01/30/339/934083/Quud0P4kOO.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi hari ini menandatangani surat untuk pejabat (Pj) pengganti Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih, yang juga terdakwa kasus dugaan suap melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.     "Masih Pj-nya, hari ini akan saya tandatangan Pj-nya," kata Gamawan di Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, (30/1/2014).   Namun, Gamawan enggan memberitahu siapa pejabat yang menggantikan Hambit yang saat ini mendekam di Rutan KPK. "Masih di map merah ya. Yang pasti harus eselon dua," singkatnya.   Saat ini, Kabupaten Gunung Mas untuk sementara waktu dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh), yakni Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten tersebut. Namun, masa jabatan Plh hanya bersifat sementara.JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi hari ini menandatangani surat untuk pejabat (Pj) pengganti Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih, yang juga terdakwa kasus dugaan suap melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.     "Masih Pj-nya, hari ini akan saya tandatangan Pj-nya," kata Gamawan di Kompleks Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, (30/1/2014).   Namun, Gamawan enggan memberitahu siapa pejabat yang menggantikan Hambit yang saat ini mendekam di Rutan KPK. "Masih di map merah ya. Yang pasti harus eselon dua," singkatnya.   Saat ini, Kabupaten Gunung Mas untuk sementara waktu dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh), yakni Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten tersebut. Namun, masa jabatan Plh hanya bersifat sementara.