Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, SBY perlu pertimbangan matang untuk menunjuk pangganti Gita.https://news.okezone.com/read/2014/02/11/339/938932/mendag-jabatan-politisidhttps://news.okezone.com/read/2014/02/11/339/938932/mendag-jabatan-politishttps://news.okezone.com/read/2014/02/11/339/938932/mendag-jabatan-politisSelasa 11 Februari 2014 11:19 WIBTegar Arief Fadlyhttps://img.okezone.com/content/2014/02/11/339/938932/Jg6OjlMMIF.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga menunjuk menteri perdagangan pengganti Gita Wirjawan. Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, SBY perlu pertimbangan matang untuk menunjuk pangganti Gita."Menteri perdagangan jabatan politis. Karena, melibatkan berbagai perjanjian modern, diplomasi internasional, dan perdagangan internasional," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).Dia menyinggung mekanisme penunjukan menteri perdagangan yang berlaku selama ini. Menurutnya, siapa pun presidennya posisi menteri perdagangan harus ditempati oleh orang yang mendapat persetujuan dari Amerika Serikat."Dulu kan siapa pun presidennya, menteri perdagangan harus persetujuan Washington. Itu dulu, enggak tahu kalau sekarang," sambung politikus PDI Perjuangan ini.Hendrawan menyarankan, dengan mempertimbangkan efektifitas kerja, hendaknya pengganti Gita diambil dari internal Kementerian Perdagangan."Kalau orang baru nanti harus belajar lagi. Bisa dari BKPM. Kalau rutenya BKPM maka Mahendra Siregar yang kuat. Tapi kalau pertanian, yang dianggap sebagai kunci, Bayu Krisna Mukti adalah figur yang cocok. Tapi tentu ini semuanya hak prerogatif presiden," paparnya.JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga menunjuk menteri perdagangan pengganti Gita Wirjawan. Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, SBY perlu pertimbangan matang untuk menunjuk pangganti Gita."Menteri perdagangan jabatan politis. Karena, melibatkan berbagai perjanjian modern, diplomasi internasional, dan perdagangan internasional," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).Dia menyinggung mekanisme penunjukan menteri perdagangan yang berlaku selama ini. Menurutnya, siapa pun presidennya posisi menteri perdagangan harus ditempati oleh orang yang mendapat persetujuan dari Amerika Serikat."Dulu kan siapa pun presidennya, menteri perdagangan harus persetujuan Washington. Itu dulu, enggak tahu kalau sekarang," sambung politikus PDI Perjuangan ini.Hendrawan menyarankan, dengan mempertimbangkan efektifitas kerja, hendaknya pengganti Gita diambil dari internal Kementerian Perdagangan."Kalau orang baru nanti harus belajar lagi. Bisa dari BKPM. Kalau rutenya BKPM maka Mahendra Siregar yang kuat. Tapi kalau pertanian, yang dianggap sebagai kunci, Bayu Krisna Mukti adalah figur yang cocok. Tapi tentu ini semuanya hak prerogatif presiden," paparnya.