Masalah hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, penegakan hukum, dan narkoba bisa ditekan jumlahnya jika saja hukum itu benar-benar ditegakkan.https://news.okezone.com/read/2014/03/05/337/950579/hukum-adalah-panglima-siapa-salah-harus-dihukumidhttps://news.okezone.com/read/2014/03/05/337/950579/hukum-adalah-panglima-siapa-salah-harus-dihukumhttps://news.okezone.com/read/2014/03/05/337/950579/hukum-adalah-panglima-siapa-salah-harus-dihukumRabu 05 Maret 2014 20:16 WIBK. Yudha WirakusumaPramono Edhie Wibowo (Foto: Runi Sari/Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/03/05/337/950579/hneFFE8ICu.jpgJAKARTA - Masalah hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, penegakan hukum, dan narkoba bisa ditekan jumlahnya jika saja hukum itu benar-benar ditegakkan. Pemberian hukuman juga diharapkan tidak seperti mata pisau yang hanya tajam di bagian bawahnya."Hukum harus adil, kepastian hukum harus diwujudkan. Hukum adalah panglima. Siapa yang benar, harus dibela. Siapa yang salah, harus dihukum," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ‪Pramono Edhie Wibowo, Rabu (5/4/2014).Pramono menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik, dan kondusif terkait penanganan masalah HAM. "Harus dimengerti betul kriteria pelanggaran HAM, baru kemudian diambil tegas kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM," terangnya. Apa yang sudah terjadi, lanjutnya, tidak boleh terulang. Sehingga bangsa harus terus bergerak maju untuk menjadi lebih baik.Pencegahan dan hukuman yang seberat-beratnya kata dia, harus diberikan kepada koruptor dan melibatkan rakyat Indonesia. "Sistem sudah cukup lengkap, pemimpin harus memberikan contoh dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tegasnya.Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa rakyat harus bisa turut serta memberantas korupsi dengan memilih pemimpin yang baik. "Pilih pejabat yang bersih, pelajari rekam jejaknya. Hakekat seorang pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan berani mengambil risiko, harus berani. Kalau dia tidak berani, bukan pemimpin namanya," tutupnya.JAKARTA - Masalah hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, penegakan hukum, dan narkoba bisa ditekan jumlahnya jika saja hukum itu benar-benar ditegakkan. Pemberian hukuman juga diharapkan tidak seperti mata pisau yang hanya tajam di bagian bawahnya."Hukum harus adil, kepastian hukum harus diwujudkan. Hukum adalah panglima. Siapa yang benar, harus dibela. Siapa yang salah, harus dihukum," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ‪Pramono Edhie Wibowo, Rabu (5/4/2014).Pramono menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik, dan kondusif terkait penanganan masalah HAM. "Harus dimengerti betul kriteria pelanggaran HAM, baru kemudian diambil tegas kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM," terangnya. Apa yang sudah terjadi, lanjutnya, tidak boleh terulang. Sehingga bangsa harus terus bergerak maju untuk menjadi lebih baik.Pencegahan dan hukuman yang seberat-beratnya kata dia, harus diberikan kepada koruptor dan melibatkan rakyat Indonesia. "Sistem sudah cukup lengkap, pemimpin harus memberikan contoh dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tegasnya.Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa rakyat harus bisa turut serta memberantas korupsi dengan memilih pemimpin yang baik. "Pilih pejabat yang bersih, pelajari rekam jejaknya. Hakekat seorang pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan berani mengambil risiko, harus berani. Kalau dia tidak berani, bukan pemimpin namanya," tutupnya.