Survei Charta Politika Indonesia menunjukan 51,8 persen responden menyatakan akan menerima money politics. Namun, mereka belum tentu memilih pasangan capres yang memberikan uang.https://news.okezone.com/read/2014/07/08/568/1009990/survei-51-8-persen-pemilih-akan-terima-money-politicsidhttps://news.okezone.com/read/2014/07/08/568/1009990/survei-51-8-persen-pemilih-akan-terima-money-politicshttps://news.okezone.com/read/2014/07/08/568/1009990/survei-51-8-persen-pemilih-akan-terima-money-politicsSelasa 08 Juli 2014 17:03 WIBNina SuartikaIlustrasi politik uanghttps://img.okezone.com/content/2014/07/08/568/1009990/ARGD13ztSF.jpgJAKARTA - Survei Charta Politika Indonesia menunjukan 51,8 persen responden menyatakan akan menerima money politics. Namun, mereka belum tentu memilih pasangan capres yang memberikan uang."Hanya 25,4 persen responden menyatakan akan menolak pemberian money politics dan 17,8 persen menyatakan akan menerima dan memilih pasangan capres yang memberi money politics," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, Selasa (8/7/2014).  Ketua Umum Taruna Merah-Putih, Maruarar Sirait menyayangkan masih maraknya fenomena money politics dalam Pilpres 2014. Dia berharap penyelenggara pemilu bisa mencegah terjadinya politik uang."Kami minta dan berharap kepada TNI/Polri, KPUD, Panwas dan presiden bisa mencegah ini. Karena pemilu harus dibangun dengan sistem. Siapa yang menang kami hargai asalkan betul dan tidak curang," terang Maruar.JAKARTA - Survei Charta Politika Indonesia menunjukan 51,8 persen responden menyatakan akan menerima money politics. Namun, mereka belum tentu memilih pasangan capres yang memberikan uang."Hanya 25,4 persen responden menyatakan akan menolak pemberian money politics dan 17,8 persen menyatakan akan menerima dan memilih pasangan capres yang memberi money politics," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, Selasa (8/7/2014).  Ketua Umum Taruna Merah-Putih, Maruarar Sirait menyayangkan masih maraknya fenomena money politics dalam Pilpres 2014. Dia berharap penyelenggara pemilu bisa mencegah terjadinya politik uang."Kami minta dan berharap kepada TNI/Polri, KPUD, Panwas dan presiden bisa mencegah ini. Karena pemilu harus dibangun dengan sistem. Siapa yang menang kami hargai asalkan betul dan tidak curang," terang Maruar.