Hasil survei banyak bermunculan selama penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) lalu maupun Pemilu Presiden (Pilpres).https://news.okezone.com/read/2014/07/09/567/1010283/perlu-standardisasi-etika-untuk-hindari-hasil-survei-abal-abalidhttps://news.okezone.com/read/2014/07/09/567/1010283/perlu-standardisasi-etika-untuk-hindari-hasil-survei-abal-abalhttps://news.okezone.com/read/2014/07/09/567/1010283/perlu-standardisasi-etika-untuk-hindari-hasil-survei-abal-abalRabu 09 Juli 2014 09:06 WIBRizka Diputrailustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/07/09/567/1010283/ZTcXgGeC7f.jpgJAKARTA - Hasil survei banyak bermunculan selama penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) lalu maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Bahkan, tidak jarang, hasil survei suatu lembaga dengan lembaga survei lainnya sangat jauh berbeda hasilnya, sehingga memunculkan kesan bahwa survei tersebut adalah pesanan. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mengatakan, untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan tersebut  perlu adanya standardidasi bagi lembaga survei. "Harusnya punya semacam standardisasi, sampling kemudian punya standardisasi metodologi,” kata Hamdi, Rabu (9/7/2014).Menurutnya, memang ada gejala di masyarakat atas menjamurnya hasil survei atau lembaga survei abal-abal. Menjamurnya lembaga survei seperti ini lanjut Hamdi, didorong oleh kondisi atau kepentingan politik yang beragam di Pemilu, termasuk guna memenangkan kandidat presiden tertentu, atau untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang.“Padahal, makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu adalah bagaimana melihat pendapat atau opini publik yang sesungguhnya di masyarakat,” terangnya.Sementara itu, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Nico Harjanto yang juga Ketua Yayasan Populi Center mengatakan, untuk memagari obyektivitas survei maka yang perlu didorong ialah aspek etika bagi lembaga survei. Aspek etika ini diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu.  “Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika,” ujar Nico.Hal senada disampaikan Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menurutnya, amatlah salah apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa hasil survei dapat memengaruhi sikap pemilih. “Jadi, sebetulnya kita (polster) tidak bisa pengaruhi pemilih secara langsung, kecuali mau main-main dan berbohong, itu sudah terbukti,” kata Saiful Mujani.JAKARTA - Hasil survei banyak bermunculan selama penyelenggaraan Pemilu 2014, baik Pemilu Legislatif (Pileg) lalu maupun Pemilu Presiden (Pilpres). Bahkan, tidak jarang, hasil survei suatu lembaga dengan lembaga survei lainnya sangat jauh berbeda hasilnya, sehingga memunculkan kesan bahwa survei tersebut adalah pesanan. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mengatakan, untuk menghindari berkembangnya hasil survei pesanan tersebut  perlu adanya standardidasi bagi lembaga survei. "Harusnya punya semacam standardisasi, sampling kemudian punya standardisasi metodologi,” kata Hamdi, Rabu (9/7/2014).Menurutnya, memang ada gejala di masyarakat atas menjamurnya hasil survei atau lembaga survei abal-abal. Menjamurnya lembaga survei seperti ini lanjut Hamdi, didorong oleh kondisi atau kepentingan politik yang beragam di Pemilu, termasuk guna memenangkan kandidat presiden tertentu, atau untuk memengaruhi sikap pemilih yang masih mengambang.“Padahal, makna sesungguhnya dari penelitian atau survei itu adalah bagaimana melihat pendapat atau opini publik yang sesungguhnya di masyarakat,” terangnya.Sementara itu, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Nico Harjanto yang juga Ketua Yayasan Populi Center mengatakan, untuk memagari obyektivitas survei maka yang perlu didorong ialah aspek etika bagi lembaga survei. Aspek etika ini diharapkan dapat menghindari adanya manipulasi hasil survei untuk kepentingan tertentu atau pesanan tertentu.  “Yang efektif membatasi itu bukan aturan-aturan tertulis, tapi etika. Nah, yang bisa ngerem niatan jahat itu adalah etika,” ujar Nico.Hal senada disampaikan Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menurutnya, amatlah salah apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa hasil survei dapat memengaruhi sikap pemilih. “Jadi, sebetulnya kita (polster) tidak bisa pengaruhi pemilih secara langsung, kecuali mau main-main dan berbohong, itu sudah terbukti,” kata Saiful Mujani.