Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menemukan adanya kesulitan para pekerja seksual (PSK) dan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya pada pemilu presiden lalu.  https://news.okezone.com/read/2014/07/15/567/1013115/hak-politik-psk-penyandang-cacat-terakomodasiidhttps://news.okezone.com/read/2014/07/15/567/1013115/hak-politik-psk-penyandang-cacat-terakomodasihttps://news.okezone.com/read/2014/07/15/567/1013115/hak-politik-psk-penyandang-cacat-terakomodasiSelasa 15 Juli 2014 15:51 WIBFahmi Firdaus Pemungutan suara (Ilustasi) (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2014/07/15/567/1013115/UkVZevLULs.jpgJAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menemukan adanya kesulitan para pekerja seksual (PSK) dan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya pada pemilu presiden lalu.   "Komnas HAM menyimpulkan terhadap kelompok rentan, terutama tahanan, penyandang disabilitas dan PSK di seluruh lokalisasi sudah ada peningkatan," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).   Namun, Hafid menyesalkan banyaknya rumah sakit di Indonesia yang belum memenuhi hak konstitusi pasien yang dirawat saat pencoblosan pilpres dihelat. "Hampir semua rumah sakit tidak ada TPS khusus, padahal itu pemilih dapat diukur dari pasien yang ada,"ujarnya.   Kendati demikian, Hafid mengatakan, keseluruhan penyelenggara pemilu presiden dapat berjalan aman dan kondusif. "Komnas HAM secara kelembagaan mendukung dan mendorong KPU sebagai penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara profesional,"pungkasnya.JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menemukan adanya kesulitan para pekerja seksual (PSK) dan penyandang disabilitas dalam memenuhi hak politiknya pada pemilu presiden lalu.   "Komnas HAM menyimpulkan terhadap kelompok rentan, terutama tahanan, penyandang disabilitas dan PSK di seluruh lokalisasi sudah ada peningkatan," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).   Namun, Hafid menyesalkan banyaknya rumah sakit di Indonesia yang belum memenuhi hak konstitusi pasien yang dirawat saat pencoblosan pilpres dihelat. "Hampir semua rumah sakit tidak ada TPS khusus, padahal itu pemilih dapat diukur dari pasien yang ada,"ujarnya.   Kendati demikian, Hafid mengatakan, keseluruhan penyelenggara pemilu presiden dapat berjalan aman dan kondusif. "Komnas HAM secara kelembagaan mendukung dan mendorong KPU sebagai penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara profesional,"pungkasnya.