Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu menahu soal pembukaan kotak suara pascarekapitulasi suara nasional. Menurutnya, keputusan membuka kotak suara merupakan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).https://news.okezone.com/read/2014/08/01/568/1019287/kpu-buka-kotak-suara-ini-tanggapan-jkidhttps://news.okezone.com/read/2014/08/01/568/1019287/kpu-buka-kotak-suara-ini-tanggapan-jkhttps://news.okezone.com/read/2014/08/01/568/1019287/kpu-buka-kotak-suara-ini-tanggapan-jkJum'at 01 Agustus 2014 15:41 WIBAngkasa YudhistiraMuhammad Jusuf Kalla (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/08/01/568/1019287/f50Yi2cgss.jpgJAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu menahu soal pembukaan kotak suara pascarekapitulasi suara nasional. Menurutnya, keputusan membuka kotak suara merupakan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Itu urusan KPU. Itu KPU yang buka. Saya tidak tahu teknis, itu masalah KPU. KPU kan butuh laporan untuk laporan dari daerah. Dokumennya ada di situ," kata JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2014).JK mengaku tak khawatir jika ada manipulasi suara menyusul pembukaan kotak suara. Pasalnya, lanjut JK, timnya sudah mengantongi bukti dari mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten."Inti pokoknya formulir C1-nya sudah ada, kecamatan sudah ada, kabupaten juga ada, nah apa lagi yang dipermasalahkan," tegasnya.JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengaku tak tahu menahu soal pembukaan kotak suara pascarekapitulasi suara nasional. Menurutnya, keputusan membuka kotak suara merupakan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Itu urusan KPU. Itu KPU yang buka. Saya tidak tahu teknis, itu masalah KPU. KPU kan butuh laporan untuk laporan dari daerah. Dokumennya ada di situ," kata JK di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2014).JK mengaku tak khawatir jika ada manipulasi suara menyusul pembukaan kotak suara. Pasalnya, lanjut JK, timnya sudah mengantongi bukti dari mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten."Inti pokoknya formulir C1-nya sudah ada, kecamatan sudah ada, kabupaten juga ada, nah apa lagi yang dipermasalahkan," tegasnya.