Fadli Zon melaporkan Ketua KPU, Husni Kamil Malik ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kejahatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan sengaja membongkar, merusak penyegelan gembok kotak berisi surat/dokumen barang bukti yang sedang dalam sengketa di Lembaga Peradilan, yang dilakukan tanpa seizin majelis hakim MK.https://news.okezone.com/read/2014/08/06/567/1020929/fadli-zon-bantah-mabes-polri-tolak-laporan-terkait-ketua-kpuidhttps://news.okezone.com/read/2014/08/06/567/1020929/fadli-zon-bantah-mabes-polri-tolak-laporan-terkait-ketua-kpuhttps://news.okezone.com/read/2014/08/06/567/1020929/fadli-zon-bantah-mabes-polri-tolak-laporan-terkait-ketua-kpuRabu 06 Agustus 2014 18:37 WIBMisbahol MunirFadli Zon bantah Mabes Polri tolak laporan terkait Ketua KPU (Ilustrasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/08/06/567/1020929/xhAvSRZfzR.jpgJAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon melaporkan Ketua KPU, Husni Kamil Malik ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kejahatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan sengaja membongkar, merusak penyegelan gembok kotak berisi surat/dokumen barang bukti yang sedang dalam sengketa di Lembaga Peradilan, yang dilakukan tanpa seizin majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).     Laporan tersebut diterima Mabes Polri, ditandai dengan keluarnya surat Laporan Pengaduan Polisi Nomor Pol: LP/718/VIII/2014/2014/Bareskrim tanggal 4 Agustus 2014.   "Jadi, pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan Mabes Polri menolak Laporan Pengaduan Fadli Zon terhadap Ketua KPU, adalah pemberitaan yang keliru dan menyesatkan," jelas Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8/2014).   Fadli juga mengaku mengirim surat ke Kapolri dan Jaksa Agung RI dengan nomor surat: 002/TKN/SP/VIII/14 tertanggal 5 Agustus 2014, agar memberikan perlindungan hukum terhadap Capres-Cawapress Prabowo-Hatta, serta menindaklanjuti memanggil Ketua Bawaslu RI yang telah bersikap sewenang-wenang karena tidak menghiraukan laporan pengaduan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta kepada Bawaslu RI pada Rabu 30 Juli 2014 terkait tindakan Ketua KPU tersebut.   "Hal ini membuktikan Ketua Bawaslu RI tidak tunduk pada konstitusi. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 pasal 22 ayat 1 & 2 mengharuskan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus menindaklanjuti laporan temuan dugaan pemilu paling lambat tiga hari sejak diterimanya laporan tersebut," jelasnya.JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Fadli Zon melaporkan Ketua KPU, Husni Kamil Malik ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kejahatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan sengaja membongkar, merusak penyegelan gembok kotak berisi surat/dokumen barang bukti yang sedang dalam sengketa di Lembaga Peradilan, yang dilakukan tanpa seizin majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK).     Laporan tersebut diterima Mabes Polri, ditandai dengan keluarnya surat Laporan Pengaduan Polisi Nomor Pol: LP/718/VIII/2014/2014/Bareskrim tanggal 4 Agustus 2014.   "Jadi, pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan Mabes Polri menolak Laporan Pengaduan Fadli Zon terhadap Ketua KPU, adalah pemberitaan yang keliru dan menyesatkan," jelas Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/8/2014).   Fadli juga mengaku mengirim surat ke Kapolri dan Jaksa Agung RI dengan nomor surat: 002/TKN/SP/VIII/14 tertanggal 5 Agustus 2014, agar memberikan perlindungan hukum terhadap Capres-Cawapress Prabowo-Hatta, serta menindaklanjuti memanggil Ketua Bawaslu RI yang telah bersikap sewenang-wenang karena tidak menghiraukan laporan pengaduan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta kepada Bawaslu RI pada Rabu 30 Juli 2014 terkait tindakan Ketua KPU tersebut.   "Hal ini membuktikan Ketua Bawaslu RI tidak tunduk pada konstitusi. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 pasal 22 ayat 1 & 2 mengharuskan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus menindaklanjuti laporan temuan dugaan pemilu paling lambat tiga hari sejak diterimanya laporan tersebut," jelasnya.