<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Mengapa SK Anggota DPRD yang Dijadikan Jaminan?</title><description>Para anggota DPRD Jabar mengajukan kredit hingga ratusan juta rupiah ke BJB. Tapi, mengapa harus SK pengangkatan yang dijadikan jaminan?</description><link>https://news.okezone.com/read/2014/09/24/340/1043465/mengapa-sk-anggota-dprd-yang-dijadikan-jaminan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2014/09/24/340/1043465/mengapa-sk-anggota-dprd-yang-dijadikan-jaminan"/><item><title>Mengapa SK Anggota DPRD yang Dijadikan Jaminan?</title><link>https://news.okezone.com/read/2014/09/24/340/1043465/mengapa-sk-anggota-dprd-yang-dijadikan-jaminan</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2014/09/24/340/1043465/mengapa-sk-anggota-dprd-yang-dijadikan-jaminan</guid><pubDate>Rabu 24 September 2014 08:24 WIB</pubDate><dc:creator>Oris Riswan</dc:creator><media:content url="https://e.okezone.com/error.png" expression="full" type="image/jpeg"></media:content><images><thumb></thumb><image>https://e.okezone.com/error.png</image><title></title></images><description>BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke Bank Jabar Banten (BJB). Sebagai jaminan, yang bersangkutan wajib menyerahkan SK-nya di BJB.&amp;nbsp;Pimpinan Grup Humas BJB, Jadi Kusmaryadi, menjelaskan, SK memang tidak bisa diperjualbelikan, namun setidaknya dokumen itu menjadi jaminan agar anggota dewan tidak &amp;ldquo;menyekolahkan&amp;rdquo; SK mereka ke bank lain.&amp;ldquo;Yang ditahan SK karena tidak tertutup kemungkinan melakukan hal sama (menggadaikan SK) ke bank lain,&amp;rdquo; terang Jadi saat dihubungi Okezone.Saat disinggung soal nilai ekonomis SK, dia membenarkan bahwa SK tidak memiliki nilai jual seperti rumah atau kendaraan. &quot;SK itu tidak bisa diperjualbelikan. Secara nominal juga tidak ada harganya,&amp;rdquo; tegasnya.Jadi mengatakan, penyerahan SK juga tercantum dalam salah satu poin kerja sama antara BJB dan Bendahara DPRD Provinsi Jawa Barat. &amp;ldquo;Yang penting itu kerja samanya,&amp;rdquo; tuturnya.Pengajuan kredit dari anggota dewan pun tidak akan langsung disetujui. BJB akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengucurkan uang.&quot;Di kita ada parameternya, dari total gaji juga tidak boleh 100 persen diangsurkan (untuk membayar cicilan),&amp;rdquo; tutur Jadi.Soal adakah anggota DPRD yang pengajuan kreditnya ditolak, Jadi mengaku tidak mengetahui persis. Namun pihaknya punya hak untuk menerima atau menolak pengajuan kredit dari anggota dewan.&amp;ldquo;Kalau tiba-tiba dia mengajukan (kredit) ke BJB dan (dinilai) tidak layak, pasti ditolak,&quot; ujarnya.Sementara jika anggota DPRD di-PAW atau meninggal dunia, Jadi menyatakan pihaknya punya langkah khusus.&amp;ldquo;Yang jelas kami punya langkah mitigasi risiko ketika terjadi PAW, meninggal dunia, dan segala macam sudah kami siapkan,&amp;rdquo; pungkasnya.</description><content:encoded>BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke Bank Jabar Banten (BJB). Sebagai jaminan, yang bersangkutan wajib menyerahkan SK-nya di BJB.&amp;nbsp;Pimpinan Grup Humas BJB, Jadi Kusmaryadi, menjelaskan, SK memang tidak bisa diperjualbelikan, namun setidaknya dokumen itu menjadi jaminan agar anggota dewan tidak &amp;ldquo;menyekolahkan&amp;rdquo; SK mereka ke bank lain.&amp;ldquo;Yang ditahan SK karena tidak tertutup kemungkinan melakukan hal sama (menggadaikan SK) ke bank lain,&amp;rdquo; terang Jadi saat dihubungi Okezone.Saat disinggung soal nilai ekonomis SK, dia membenarkan bahwa SK tidak memiliki nilai jual seperti rumah atau kendaraan. &quot;SK itu tidak bisa diperjualbelikan. Secara nominal juga tidak ada harganya,&amp;rdquo; tegasnya.Jadi mengatakan, penyerahan SK juga tercantum dalam salah satu poin kerja sama antara BJB dan Bendahara DPRD Provinsi Jawa Barat. &amp;ldquo;Yang penting itu kerja samanya,&amp;rdquo; tuturnya.Pengajuan kredit dari anggota dewan pun tidak akan langsung disetujui. BJB akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengucurkan uang.&quot;Di kita ada parameternya, dari total gaji juga tidak boleh 100 persen diangsurkan (untuk membayar cicilan),&amp;rdquo; tutur Jadi.Soal adakah anggota DPRD yang pengajuan kreditnya ditolak, Jadi mengaku tidak mengetahui persis. Namun pihaknya punya hak untuk menerima atau menolak pengajuan kredit dari anggota dewan.&amp;ldquo;Kalau tiba-tiba dia mengajukan (kredit) ke BJB dan (dinilai) tidak layak, pasti ditolak,&quot; ujarnya.Sementara jika anggota DPRD di-PAW atau meninggal dunia, Jadi menyatakan pihaknya punya langkah khusus.&amp;ldquo;Yang jelas kami punya langkah mitigasi risiko ketika terjadi PAW, meninggal dunia, dan segala macam sudah kami siapkan,&amp;rdquo; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
