Jumlah perkara yang diputuskan dalam sengketa Pileg 2014 lebih sedikit dibandingkan Pileg 2009.https://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045427/kpu-rekapitulasi-hasil-pemilu-paska-putusan-mkidhttps://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045427/kpu-rekapitulasi-hasil-pemilu-paska-putusan-mkhttps://news.okezone.com/read/2014/09/28/339/1045427/kpu-rekapitulasi-hasil-pemilu-paska-putusan-mkMinggu 28 September 2014 11:17 WIBQur'anul HidayatKetua KPU Husni Kamil Malik (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/09/28/339/1045427/HFPeFeDRwR.jpgJAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional untuk hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).   Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa jumlah perkara yang diputuskan dalam sengketa Pileg 2014 lebih sedikit dibandingkan Pileg 2009. Padahal, jumlah perkara yang masuk ke MK terhitung lebih banyak.   "Dari segi jumlah, yang didaftarkan di Pileg 2014 lebih banyak dari Pileg 2009, tapi yang diputus dan diterima (oleh MK) lebih sedikit," kata Husni di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014).   Sebelumnya MK telah mengadili dan menyelesaikan sebanyak 914 PHPU dari partai politik maupun pihak perseorangan caleg. Secara keseluruhan, hanya 21 perkara yang dikabulkan oleh MK.   "MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan PSU di 15 kecamatan di Halmahera Selatan, serta memerintahkan KPU Sumsel untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di 3 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas," sebut Husni.   Keputusan MK lainnya adalah memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Tual.   Rapat pleno yang dimulai sekira pulul 10.30 WIB ini dihadiri oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Ferry Kurnia R dan Sigit Pamungkas. Hadir juga Ketua Bawaslu Muhammad.JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional untuk hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD dan DPRD pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).   Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa jumlah perkara yang diputuskan dalam sengketa Pileg 2014 lebih sedikit dibandingkan Pileg 2009. Padahal, jumlah perkara yang masuk ke MK terhitung lebih banyak.   "Dari segi jumlah, yang didaftarkan di Pileg 2014 lebih banyak dari Pileg 2009, tapi yang diputus dan diterima (oleh MK) lebih sedikit," kata Husni di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014).   Sebelumnya MK telah mengadili dan menyelesaikan sebanyak 914 PHPU dari partai politik maupun pihak perseorangan caleg. Secara keseluruhan, hanya 21 perkara yang dikabulkan oleh MK.   "MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan PSU di 15 kecamatan di Halmahera Selatan, serta memerintahkan KPU Sumsel untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di 3 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas," sebut Husni.   Keputusan MK lainnya adalah memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Tual.   Rapat pleno yang dimulai sekira pulul 10.30 WIB ini dihadiri oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Ferry Kurnia R dan Sigit Pamungkas. Hadir juga Ketua Bawaslu Muhammad.