Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan semua menterinya dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik.https://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1054954/jokowi-pastikan-larang-menterinya-rangkap-jabatanidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1054954/jokowi-pastikan-larang-menterinya-rangkap-jabatanhttps://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1054954/jokowi-pastikan-larang-menterinya-rangkap-jabatanSelasa 21 Oktober 2014 11:18 WIBFahmi Firdaus Jokowi larang menterinya rangkap jabatan (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/10/21/337/1054954/ogvnUXJZ8A.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa semua menteri di kabinetnya dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik.   Hal tersebut dimaksudkan agar menteri Jokowi fokus dalam bekerja di kabinetnya selama lima tahun mendatang.   "Sudah disampaikantidak. Kok masih diulang lagi," tegas Jokowi usai bertemu PM Papua Nugini di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/10/2014).   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16791/104629_medium.jpg"  width="100%" />   Keputusan tersebut, kata Jokowi, sudah final dan merupakan hak preogratif presiden. "Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa semua menteri di kabinetnya dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik.   Hal tersebut dimaksudkan agar menteri Jokowi fokus dalam bekerja di kabinetnya selama lima tahun mendatang.   "Sudah disampaikantidak. Kok masih diulang lagi," tegas Jokowi usai bertemu PM Papua Nugini di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/10/2014).   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16791/104629_medium.jpg"  width="100%" />   Keputusan tersebut, kata Jokowi, sudah final dan merupakan hak preogratif presiden. "Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden," pungkasnya.