<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Jangan Pilih Menteri Safety Player</title><description>Jokowi disarankan tidak memilih menteri bertipe safety player karena tidak akan membawa perubahan apa pun.</description><link>https://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player"/><item><title>Jangan Pilih Menteri Safety Player</title><link>https://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player</guid><pubDate>Selasa 21 Oktober 2014 16:30 WIB</pubDate><dc:creator>Qur'anul Hidayat</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player-8JryS2cuFu.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jangan Pilih Menteri {Safety Player}</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2014/10/21/337/1055134/jangan-pilih-menteri-safety-player-8JryS2cuFu.jpg</image><title>Jangan Pilih Menteri {Safety Player}</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak memilih menteri yang nihil konflik dengan birokrasi alias safety player. Tipe orang semacam ini tidak akan melakukan apa pun yang bisa mendatangkan prestasi.
&amp;nbsp;
&quot;Tidak boleh memilih menteri yang doing nothing, seolah-olah  tidak ada konflik dan tidak mau berkonflik dengan birokrasi. Tidak ada  protes tapi juga tidak ada prestasi,&quot; kata pengamat hukum tata negara, Refly Harun, dalam diskusi Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
&amp;nbsp;
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/09/04/16163/101142_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&amp;nbsp;
Dia menyarankan Jokowi memilih menteri yang punya rekam jejak pekerja yang menjalankan tugasnya dengan passion dan inovasi.
&amp;nbsp;
Menteri bertipe safety player, tambahnya, hanya akan menikmati fasilitas kekuasaan dan menambah kekayaannya saat menjabat.
&amp;nbsp;
&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xOC8yMi81NTU3Ni8zNzkxODYyOTcxMDAx&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;
&amp;nbsp;
&quot;Rata-rata pejabat publik setelah selesai tambah kaya raya karena banyaknya gratifikasi dan macam-macam,&quot; tandasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak memilih menteri yang nihil konflik dengan birokrasi alias safety player. Tipe orang semacam ini tidak akan melakukan apa pun yang bisa mendatangkan prestasi.
&amp;nbsp;
&quot;Tidak boleh memilih menteri yang doing nothing, seolah-olah  tidak ada konflik dan tidak mau berkonflik dengan birokrasi. Tidak ada  protes tapi juga tidak ada prestasi,&quot; kata pengamat hukum tata negara, Refly Harun, dalam diskusi Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
&amp;nbsp;
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/09/04/16163/101142_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&amp;nbsp;
Dia menyarankan Jokowi memilih menteri yang punya rekam jejak pekerja yang menjalankan tugasnya dengan passion dan inovasi.
&amp;nbsp;
Menteri bertipe safety player, tambahnya, hanya akan menikmati fasilitas kekuasaan dan menambah kekayaannya saat menjabat.
&amp;nbsp;
&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xOC8yMi81NTU3Ni8zNzkxODYyOTcxMDAx&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;
&amp;nbsp;
&quot;Rata-rata pejabat publik setelah selesai tambah kaya raya karena banyaknya gratifikasi dan macam-macam,&quot; tandasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
