Sah-sah saja Jokowi belum mengumumkan kabinetnya selama tidak melebihi batas waktu 14 hari setelah pelantikan presiden.https://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055852/jokowi-bebas-umumkan-kabinet-sampai-14-hariidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055852/jokowi-bebas-umumkan-kabinet-sampai-14-harihttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055852/jokowi-bebas-umumkan-kabinet-sampai-14-hariKamis 23 Oktober 2014 07:22 WIBMarieska Harya VirdhaniJokowi Bebas Umumkan Kabinet Sampai 14 Harihttps://img.okezone.com/content/2014/10/23/337/1055852/jokowi-bebas-umumkan-kabinet-sampai-14-hari-yTBmKWIXZ2.jpgDEPOK - Presiden Joko Widodo memastikan akan mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat. Namun memasuki hari keempat pascapelantikan, Jokowi-JK justru dikritik lantaran terlalu lama mengumumkan susunan kabinet.   Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Topo Santoso mengatakan sah-sah saja jika Presiden Jokowi belum mengumumkan kabinetnya. Hal itu masih sejalan dengan aturan maksimal pengumuman kabinet yakni paling lambat 14 hari.   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16791/104633_medium.jpg"  width="100%" />   "Pak Jokowi kan katanya hanya bilang secepat-cepatnya, saat ini sudah empat hari setelah pelantikan. Kalau saya sebagai orang hukum ya sesuai aturan hukum saja, batas waktunya 14 hari yang seperti itu," tegasnya kepada Okezone, Kamis (23/10/2014).   Topo menambahkan pengumuman susunan kabinet sebenarnya terkendala karena adanya catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga hal itu membutuhkan waktu bagi Jokowi-JK mencari pengganti kandidat.   "Memang penilaian KPK tidak mengikat, tetapi catatan itu sebaiknya diikuti. Artinya Presiden Jokowi berpikir untuk mencari pengganti dari calon-calon yang ditandai KPK," paparnya.   <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMi8yMi81NjQ0Mi8zODUyMDk0OTc0MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   Jika Jokowi tetap ingin memilih calon menteri dengan catatan KPK tersebut, Topo menilai hal itu pasti juga sudah dipikirkan berbagai risikonya. Artinya, publik akan menilai bahwa kabinet Jokowi-JK tak serta merta bersih.   "Tetapi kan nama-nama itu ingin diganti, intinya Presiden Jokowi tak bisa ditekan atau diintervensi pihak manapun," tukasnya.DEPOK - Presiden Joko Widodo memastikan akan mengumumkan susunan kabinet dalam waktu dekat. Namun memasuki hari keempat pascapelantikan, Jokowi-JK justru dikritik lantaran terlalu lama mengumumkan susunan kabinet.   Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Topo Santoso mengatakan sah-sah saja jika Presiden Jokowi belum mengumumkan kabinetnya. Hal itu masih sejalan dengan aturan maksimal pengumuman kabinet yakni paling lambat 14 hari.   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16791/104633_medium.jpg"  width="100%" />   "Pak Jokowi kan katanya hanya bilang secepat-cepatnya, saat ini sudah empat hari setelah pelantikan. Kalau saya sebagai orang hukum ya sesuai aturan hukum saja, batas waktunya 14 hari yang seperti itu," tegasnya kepada Okezone, Kamis (23/10/2014).   Topo menambahkan pengumuman susunan kabinet sebenarnya terkendala karena adanya catatan merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga hal itu membutuhkan waktu bagi Jokowi-JK mencari pengganti kandidat.   "Memang penilaian KPK tidak mengikat, tetapi catatan itu sebaiknya diikuti. Artinya Presiden Jokowi berpikir untuk mencari pengganti dari calon-calon yang ditandai KPK," paparnya.   <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMi8yMi81NjQ0Mi8zODUyMDk0OTc0MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   Jika Jokowi tetap ingin memilih calon menteri dengan catatan KPK tersebut, Topo menilai hal itu pasti juga sudah dipikirkan berbagai risikonya. Artinya, publik akan menilai bahwa kabinet Jokowi-JK tak serta merta bersih.   "Tetapi kan nama-nama itu ingin diganti, intinya Presiden Jokowi tak bisa ditekan atau diintervensi pihak manapun," tukasnya.