Pimpinan DPR akan membahas surat Presiden Joko Widodo tentang perubahan nomenklatur kabinet.https://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055918/pimpinan-dpr-kaji-perubahan-kementerian-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055918/pimpinan-dpr-kaji-perubahan-kementerian-jokowihttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055918/pimpinan-dpr-kaji-perubahan-kementerian-jokowiKamis 23 Oktober 2014 11:27 WIBArief Setyadi Pimpinan DPR Kaji Perubahan Kementerian Jokowihttps://img.okezone.com/content/2014/10/23/337/1055918/pimpinan-dpr-kaji-perubahan-kementerian-jokowi-TytPF9ODwx.jpgJAKARTA- DPR akan membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perubahan nomenklatur kabinet. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, hal itu perlu dilakukan karena presiden memerlukan pertimbangan DPR atas perubahan nomenklatur ini. "Pimpinan dewan telah menerima sepucuk surat dari presiden Nomor R242/pres/10/2014 tanggal 21 Oktober, sehari setelah dilantik, perihal pertimbangan perubahan kementerian," katanya saat sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).<iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMy8yMi81NjQ3NC8zODUzODY5NzgzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Menurut Fahri, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib (Tatib), pembahasan akan dibahas pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus B pukul 14. 00 WIB. "Karena Bamus belum terbentuk," tukasnya.Jokowi diketahui telah melayangkan surat ke pimpinan DPR terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian. Ini dilakukan Jokowi sesuai dengan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ada enam kementerian yang diubah Jokowi.JAKARTA- DPR akan membahas surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perubahan nomenklatur kabinet. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, hal itu perlu dilakukan karena presiden memerlukan pertimbangan DPR atas perubahan nomenklatur ini. "Pimpinan dewan telah menerima sepucuk surat dari presiden Nomor R242/pres/10/2014 tanggal 21 Oktober, sehari setelah dilantik, perihal pertimbangan perubahan kementerian," katanya saat sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2014).<iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMy8yMi81NjQ3NC8zODUzODY5NzgzMDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Menurut Fahri, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib (Tatib), pembahasan akan dibahas pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus B pukul 14. 00 WIB. "Karena Bamus belum terbentuk," tukasnya.Jokowi diketahui telah melayangkan surat ke pimpinan DPR terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian. Ini dilakukan Jokowi sesuai dengan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ada enam kementerian yang diubah Jokowi.