Menurutnya, tarik ulur kabinet ini menjadi momentum pengujian bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.https://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055929/tarik-ulur-kabinet-kepemimpinan-jokowi-diujiidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055929/tarik-ulur-kabinet-kepemimpinan-jokowi-diujihttps://news.okezone.com/read/2014/10/23/337/1055929/tarik-ulur-kabinet-kepemimpinan-jokowi-diujiKamis 23 Oktober 2014 11:53 WIBRizka DiputraJoko Widodo (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/10/23/337/1055929/tarik-ulur-kabinet-kepemimpinan-jokowi-diuji-tACttWgyFy.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Namun, pascamuktamar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan bakal mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-JK.Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun berpendapat, PDI Perjuangan (PDIP) kemungkinan tidak akan mengakomodir sejumlah nama yang diusulkan oleh PPP versi Romahurmuziy itu.Menurutnya, faktor Megawati lah yang bisa memengaruhi nama-nama calon menteri akan dipakai atau tidak. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16794/104651_medium.jpg"  width="100%" />"Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romy, dimungkinkan Mega tidak akan respect. Dan tidak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen," ujarnya, Kamis (23/10/2014).‎Ubedillah mengatakan, langkah politik PDIP saat ini bisa terbilang sangat ekstrem. Sehingga pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi. ‎‎"‎Leadership Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini," tandasnya.<img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/22/16816/104781_medium.jpg"  width="100%" />Sebelumnya, PPP resmi mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Partai Kakbah itu juga siap jika kadernya ada yang diminta jadi menteri oleh Jokowi.Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy menepis tudingan bahwa dukungan diberikan karena dijanjikan kursi menteri. Romy mengatakan urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden.<iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMy8yMi81NjQ3Mi8zODUzOTIxNTU1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>"Terkait dengan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Itulah pandangan PPP dari dulu. Terkait dengan itu, sama sekali kita tidak membicarakan apalagi mengajukan karena itu merupakan wilayah hak prerogratif presiden," katanya usai bertemu Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Oktober lalu.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum juga mengumumkan susunan kabinetnya. Namun, pascamuktamar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan bakal mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi-JK.Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun berpendapat, PDI Perjuangan (PDIP) kemungkinan tidak akan mengakomodir sejumlah nama yang diusulkan oleh PPP versi Romahurmuziy itu.Menurutnya, faktor Megawati lah yang bisa memengaruhi nama-nama calon menteri akan dipakai atau tidak. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16794/104651_medium.jpg"  width="100%" />"Dalam konteks nama yang diajukan oleh kelompok Romy, dimungkinkan Mega tidak akan respect. Dan tidak bisa dipungkiri lagi Megawati lebih dekat dengan Mbah Moen," ujarnya, Kamis (23/10/2014).‎Ubedillah mengatakan, langkah politik PDIP saat ini bisa terbilang sangat ekstrem. Sehingga pada akhirnya membutuhkan komunikasi politik yang harus dilakukan Presiden Jokowi. ‎‎"‎Leadership Jokowi akan teruji dalam tarik-ulurnya kabinet ini," tandasnya.<img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/22/16816/104781_medium.jpg"  width="100%" />Sebelumnya, PPP resmi mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Partai Kakbah itu juga siap jika kadernya ada yang diminta jadi menteri oleh Jokowi.Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy menepis tudingan bahwa dukungan diberikan karena dijanjikan kursi menteri. Romy mengatakan urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden.<iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMy8yMi81NjQ3Mi8zODUzOTIxNTU1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>"Terkait dengan kabinet adalah hak prerogratif presiden. Itulah pandangan PPP dari dulu. Terkait dengan itu, sama sekali kita tidak membicarakan apalagi mengajukan karena itu merupakan wilayah hak prerogratif presiden," katanya usai bertemu Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Oktober lalu.