Rumitnya penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, disebabkan adanya rekomendasi KPK yang dibuka ke publik.https://news.okezone.com/read/2014/10/24/337/1056277/rekomendasi-kpk-soal-menteri-jokowi-tak-perlu-diumumkan-ke-publikidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/24/337/1056277/rekomendasi-kpk-soal-menteri-jokowi-tak-perlu-diumumkan-ke-publikhttps://news.okezone.com/read/2014/10/24/337/1056277/rekomendasi-kpk-soal-menteri-jokowi-tak-perlu-diumumkan-ke-publikJum'at 24 Oktober 2014 04:37 WIBFiddy Anggriawan Rekomendasi KPK Soal Menteri Jokowi Tak Perlu Diumumkan ke Publik (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/10/24/337/1056277/rekomendasi-kpk-soal-menteri-jokowi-tak-perlu-diumumkan-ke-publik-yxwEeP1nE5.jpgJAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, rumitnya penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, disebabkan adanya rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik. “Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu. Namun, berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, kamis (22/10/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16787/104613_medium.jpg"  width="100%" /> Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara pemerintahan yang bersih dengan hak prerogratif Presiden dalam menyusun kabinet, sesuai undang-undang. “Kita harus ingat bahwa Presiden ex officio adalah kepala negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dangan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif,” jelasnya. Andaikan saja, lanjut Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan kepada Presiden Jokowi secara tertutup, tentu presiden akan bijak dalam menentukan kabinet bersih tanpa goncangan. “Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian anti-korupsi.
Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke Presiden. Jokowi tidak perlu merasa fait acomply dengan rekomendasi yang dipublisir itu,” terangnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/22/16825/104833_medium.jpg"  width="100%" /> Hasyim menilai, tak hanya yang diberi tanda merah dan kuning bisa korupsi. Namun, yang bertanda hijau pun, bisa jadi melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri. "Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi. Yang hijaupun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk Presiden. Maka pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-saranya sekaligus tegakkan kepala sebagai kepala negara, agar ada keseimangan antara peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah,” paparnya. Dia juga mengimbau, agar masyarakat proporsional dalam menilai keadaan ini. “Hari ini ujian pertama Jokowi dan akan terus banyak ujian, serta pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden sendiri, bukan orang lain,” pungkasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMi8xLzU2NDU1LzM4NTIyNTM3NTUwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> (fid)JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, rumitnya penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, disebabkan adanya rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik. “Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu. Namun, berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, kamis (22/10/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/20/16787/104613_medium.jpg"  width="100%" /> Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara pemerintahan yang bersih dengan hak prerogratif Presiden dalam menyusun kabinet, sesuai undang-undang. “Kita harus ingat bahwa Presiden ex officio adalah kepala negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dangan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif,” jelasnya. Andaikan saja, lanjut Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan kepada Presiden Jokowi secara tertutup, tentu presiden akan bijak dalam menentukan kabinet bersih tanpa goncangan. “Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian anti-korupsi.
Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke Presiden. Jokowi tidak perlu merasa fait acomply dengan rekomendasi yang dipublisir itu,” terangnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/22/16825/104833_medium.jpg"  width="100%" /> Hasyim menilai, tak hanya yang diberi tanda merah dan kuning bisa korupsi. Namun, yang bertanda hijau pun, bisa jadi melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri. "Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi. Yang hijaupun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk Presiden. Maka pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-saranya sekaligus tegakkan kepala sebagai kepala negara, agar ada keseimangan antara peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah,” paparnya. Dia juga mengimbau, agar masyarakat proporsional dalam menilai keadaan ini. “Hari ini ujian pertama Jokowi dan akan terus banyak ujian, serta pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden sendiri, bukan orang lain,” pungkasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8yMi8xLzU2NDU1LzM4NTIyNTM3NTUwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> (fid)