Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi membantah ada menteri Kabinet Kerja yang mendapat penilaian merah dan kuning.https://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057316/jubir-kpk-bantah-ada-menteri-merah-kuning-lohidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057316/jubir-kpk-bantah-ada-menteri-merah-kuning-lohhttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057316/jubir-kpk-bantah-ada-menteri-merah-kuning-lohSenin 27 Oktober 2014 09:03 WIBNina SuartikaMenteri Kabinet Kerja foto bersama Presiden dan Wakil Presiden (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2014/10/27/337/1057316/jubir-kpk-bantah-ada-menteri-merah-kuning-loh-oD3vMCXx4T.jpg JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi membantah ada menteri Kabinet Kerja yang mendapat penilaian merah dan kuning. "Tidak ada. Ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK," kata Johan saat dihubungi, Senin (27/10/2014). Padahal, sebelumnya Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengakui ada menteri bertanda merah dan kuning. Namun, dia tidak merinci siapa menteri tersebut. "Ada namanya," ungkap Zulkarnaen, kemarin. Kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan nama-nama menteri. Pengumuman nama-nama menteri sempat tertunda beberapa kali karena ada delapan calon menteri yang dinilai KPK bermasalah. Jokowi lantas mengaku sudah mengganti nama-nama yang bermasalah itu dengan nama baru. Dia juga meminta KPK dan PPATK menilai nama-nama pengganti itu. JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi membantah ada menteri Kabinet Kerja yang mendapat penilaian merah dan kuning. "Tidak ada. Ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK," kata Johan saat dihubungi, Senin (27/10/2014). Padahal, sebelumnya Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengakui ada menteri bertanda merah dan kuning. Namun, dia tidak merinci siapa menteri tersebut. "Ada namanya," ungkap Zulkarnaen, kemarin. Kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan nama-nama menteri. Pengumuman nama-nama menteri sempat tertunda beberapa kali karena ada delapan calon menteri yang dinilai KPK bermasalah. Jokowi lantas mengaku sudah mengganti nama-nama yang bermasalah itu dengan nama baru. Dia juga meminta KPK dan PPATK menilai nama-nama pengganti itu.