Jokowi harus menjelaskan kontroversi Rini Soemarno. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu dapat nilai merah atau kuning dari KPK.https://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057346/jokowi-harus-jelaskan-kontroversi-rini-soemarnoidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057346/jokowi-harus-jelaskan-kontroversi-rini-soemarnohttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/337/1057346/jokowi-harus-jelaskan-kontroversi-rini-soemarnoSenin 27 Oktober 2014 10:28 WIBGunawan WibisonoPresiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto di Istana (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2014/10/27/337/1057346/jokowi-harus-jelaskan-kontroversi-rini-soemarno-efbvIJoZjh.jpg JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja. "Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/10/2014). Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning. "Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera," jelasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/25/16876/105117_medium.jpg"  width="100%" /> Unjuk rasa menolak menteri bermasalah Dia berharap, KPK tidak sekadar memberi nilai merah atau kuning atas permintaan Presiden Jokowi. Paling penting, lanjut dia, adalah proses hukum terhadap orang yang diduga melanggar hukum. "Jangan menjelang pelantikan menteri ini diributkan, setelah itu didiamkan dan itu tidak membantu penegakan hukum," tambahnya. JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja. "Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/10/2014). Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning. "Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera," jelasnya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/25/16876/105117_medium.jpg"  width="100%" /> Unjuk rasa menolak menteri bermasalah Dia berharap, KPK tidak sekadar memberi nilai merah atau kuning atas permintaan Presiden Jokowi. Paling penting, lanjut dia, adalah proses hukum terhadap orang yang diduga melanggar hukum. "Jangan menjelang pelantikan menteri ini diributkan, setelah itu didiamkan dan itu tidak membantu penegakan hukum," tambahnya.