Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony, melarang seluruh stafnya untuk makan di restoran mewah.https://news.okezone.com/read/2014/10/27/338/1057550/pejabat-dki-dilarang-makan-di-restoran-mewahidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/338/1057550/pejabat-dki-dilarang-makan-di-restoran-mewahhttps://news.okezone.com/read/2014/10/27/338/1057550/pejabat-dki-dilarang-makan-di-restoran-mewahSenin 27 Oktober 2014 16:58 WIBAngkasa Yudhistira(foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/10/27/338/1057550/pejabat-dki-dilarang-makan-di-restoran-mewah-pJRjKVyQ1H.jpg JAKARTA - Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony, melarang seluruh stafnya untuk makan di restoran mewah. Hal itu dilakukannya guna mengantisipasi adanya praktik suap menyuap. Pasalnya, belakangan ini tiga pegawai ULP dimutasi lantaran melakukan pratik curang soal anggaran pengadaan barang. "Setelah makan siang, biasanya mereka (pegawai) selalu saya tanya makan dimana, sama siapa? Disarankan jangan makan di restoran mewah," kata Sony, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/10/2014). Saat seorang staf melakukan makan siang di restoran mewah, kata Sony, kemungkinan besar akan bertemu dengan peserta lelang. Jika makan di tempat biasa maka hal tersebut bisa diminimalisir, karena sangat jarang peserta lelang makan di pedagang kaki lima (PKL). "Kalau makan di restoran mewah masih ada kemungkinan ketemu sama peserta lelang. Bisa saja walaupun kita tidak kenal karena duduk berdekatan kemudian difoto oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya. Sony pun meminta kepada pegawainya untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Sony mengakui dirinya tidak bisa terus memantau pegawai hingga ke rumah. "Kan tidak mungkin saya pasang GPS (Global Positioning System) ke pegawai. Itu melanggar privasi," jelasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xOC8yMi81NTU0NS8zNzkxMTE5NjI1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Sekadar diketahui, sebanyak tiga ULP DKI Jakarta dimutasi karena meminta sogokan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melancarkan proses lelang. Jika tidak berkas lelang yang dilimpahkan ke ULP akan dipersulit untuk diproses. Ketiganya dimutasi ke jabatan lain yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI, Biro Umum, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (sna) JAKARTA - Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony, melarang seluruh stafnya untuk makan di restoran mewah. Hal itu dilakukannya guna mengantisipasi adanya praktik suap menyuap. Pasalnya, belakangan ini tiga pegawai ULP dimutasi lantaran melakukan pratik curang soal anggaran pengadaan barang. "Setelah makan siang, biasanya mereka (pegawai) selalu saya tanya makan dimana, sama siapa? Disarankan jangan makan di restoran mewah," kata Sony, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/10/2014). Saat seorang staf melakukan makan siang di restoran mewah, kata Sony, kemungkinan besar akan bertemu dengan peserta lelang. Jika makan di tempat biasa maka hal tersebut bisa diminimalisir, karena sangat jarang peserta lelang makan di pedagang kaki lima (PKL). "Kalau makan di restoran mewah masih ada kemungkinan ketemu sama peserta lelang. Bisa saja walaupun kita tidak kenal karena duduk berdekatan kemudian difoto oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya. Sony pun meminta kepada pegawainya untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Sony mengakui dirinya tidak bisa terus memantau pegawai hingga ke rumah. "Kan tidak mungkin saya pasang GPS (Global Positioning System) ke pegawai. Itu melanggar privasi," jelasnya. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8wOS8xOC8yMi81NTU0NS8zNzkxMTE5NjI1MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Sekadar diketahui, sebanyak tiga ULP DKI Jakarta dimutasi karena meminta sogokan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melancarkan proses lelang. Jika tidak berkas lelang yang dilimpahkan ke ULP akan dipersulit untuk diproses. Ketiganya dimutasi ke jabatan lain yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI, Biro Umum, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (sna)