ICW tolak HM Prasetyo jadi Jaksa Agung. Selain sebagai politisi Partai Nasdem & anggota DPR 2014-2019, Prasetyo dinilai tak punya prestasi.https://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1057765/icw-tolak-hm-prasetyo-jadi-jaksa-agungidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1057765/icw-tolak-hm-prasetyo-jadi-jaksa-agunghttps://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1057765/icw-tolak-hm-prasetyo-jadi-jaksa-agungSelasa 28 Oktober 2014 07:25 WIBMisbahol MunirICW tolak HM Prasetyo jadi Jaksa Agung (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/10/28/337/1057765/icw-tolak-hm-prasetyo-jadi-jaksa-agung-cQXlWZfgxV.jpgJAKARTA - HM Prasetyo, politisi partai Nasdem dan menjabat anggota DPR periode 2014-2019 saat ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat Jaksa Agung. Namanya tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Diduga kuat dia masuk melalui endorsment partai. Sebab itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak salah pilih menempatkan sosok pada lembaga lembaga strategis penegakan hukum tersebut. "Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan," jelas Koordinator ICW, Ade Irawan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (28/10/2014). Melihat hal itu, kata Ade, Prasetyo tidak tepat untuk dijadikan Jaksa Agung. Pasalnya, selama di korps adyaksa tidak ada prestasi besar yang dihasilkannya. Terlebih lagi saat ini, dia sudah menjadi politisi, sehingga konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara. "Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai," tegas dia. Untuk menghindari hal tersebut, Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. "Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa," tegas dia. JAKARTA - HM Prasetyo, politisi partai Nasdem dan menjabat anggota DPR periode 2014-2019 saat ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat Jaksa Agung. Namanya tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Diduga kuat dia masuk melalui endorsment partai. Sebab itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak salah pilih menempatkan sosok pada lembaga lembaga strategis penegakan hukum tersebut. "Jokowi tidak boleh salah pilih Jaksa Agung mengingat pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa Agung harus berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum dan terbebas dari konflik kepentingan," jelas Koordinator ICW, Ade Irawan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (28/10/2014). Melihat hal itu, kata Ade, Prasetyo tidak tepat untuk dijadikan Jaksa Agung. Pasalnya, selama di korps adyaksa tidak ada prestasi besar yang dihasilkannya. Terlebih lagi saat ini, dia sudah menjadi politisi, sehingga konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara. "Ujung-ujungnya Kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik. Penegakan hukum yang objektif dan equal akan mustahil dicapai," tegas dia. Untuk menghindari hal tersebut, Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih posisi Jaksa Agung. "Jangan sampai jabatan Jaksa Agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar partai karena hal tersebut akan merusak korps Adhyaksa," tegas dia.