Adanya DPR tandningan dinilai tak mengakui kabinet Jokowi-JK lantaran Jokowi menyerahkan pertimbangan kabinet pada DPR pimpinan Setnov.https://news.okezone.com/read/2014/10/31/337/1059211/dpr-tandingan-tidak-mengakui-kabinet-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2014/10/31/337/1059211/dpr-tandingan-tidak-mengakui-kabinet-jokowihttps://news.okezone.com/read/2014/10/31/337/1059211/dpr-tandingan-tidak-mengakui-kabinet-jokowiJum'at 31 Oktober 2014 04:24 WIBAngkasa YudhistiraDPR Tandingan Tidak Mengakui Kabinet Jokowihttps://img.okezone.com/content/2014/10/31/337/1059211/dpr-tandingan-tidak-mengakui-kabinet-jokowi-ySE8YqNZcw.jpgJAKARTA - Pemilihan pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai tak serius. Pasalnya, dalam akun twitter Pramono Anung tertuliskan dirinya enggan menjadi Ketua DPR tandingan."Kalau seorang Pramono Anung menyatakan tidak bersedia sebagai Ketua DPR tandingan, maka bisa dikatakan ini hanya sebagian dari KIH, bukan atas dasar keinginan koalisi secara keselurugan," ujar pengamat politik, Said Salahudin, kepada Okezone, Kamis (30/10/2014) malam.Dikatakannya, ada batas kekecewaan dari KIH yang masih bisa dipahami lantaran mereka kerap kali kalah dalam perebutan pimpinan DPR maupun MPR.   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/05/19/14735/92782_medium.jpg"  width="100%" /> Elite parpol Koalisi Indonesia Hebat   Namun, sambungnya, sikap sebagian orang dari KIH yang membentuk DPR tandingan tak bisa dibenarkan. Sebab, kata Said, awal mula pembentukan DPR tandingan lantaran adanya rasa kekecewaan atas pembentukan alat kelengkapan dewan."Menurut saya sebaiknya kembalilah pada alat kelengkapan dewan. Kalau dibentuk pimpinan DPR tandingan, artinya tidak mengakui pimpinan DPR yang dipimpin Ceu Popong, artinya prosesi kenegaraan yang sudah dipimpin Setya Novanto tidak sah dong? Dan Jokowi harus membentuk kabinet ulang, karena pertimbangan pembentukan kabinet itu kan diajukan pada DPR yang dipimpin Setya Novanto," terangnya.Sebagaimana diketahui, dalam akun twitter @pramonoanung, Pramono menuliskan sikapnya yang tidak setuju dengan adanya DPR tandingan. Selian itu, penolakan juga dinyatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan anggota DPR dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghentikan manuver seputar isu pimpinan parlemen tandingan. JK beralasan, pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR sudah secara sah dikuasai partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP). (ang)   <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8zMC8yMi81NjY2Ny8zODY2MDc5ODE4MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>JAKARTA - Pemilihan pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai tak serius. Pasalnya, dalam akun twitter Pramono Anung tertuliskan dirinya enggan menjadi Ketua DPR tandingan."Kalau seorang Pramono Anung menyatakan tidak bersedia sebagai Ketua DPR tandingan, maka bisa dikatakan ini hanya sebagian dari KIH, bukan atas dasar keinginan koalisi secara keselurugan," ujar pengamat politik, Said Salahudin, kepada Okezone, Kamis (30/10/2014) malam.Dikatakannya, ada batas kekecewaan dari KIH yang masih bisa dipahami lantaran mereka kerap kali kalah dalam perebutan pimpinan DPR maupun MPR.   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/05/19/14735/92782_medium.jpg"  width="100%" /> Elite parpol Koalisi Indonesia Hebat   Namun, sambungnya, sikap sebagian orang dari KIH yang membentuk DPR tandingan tak bisa dibenarkan. Sebab, kata Said, awal mula pembentukan DPR tandingan lantaran adanya rasa kekecewaan atas pembentukan alat kelengkapan dewan."Menurut saya sebaiknya kembalilah pada alat kelengkapan dewan. Kalau dibentuk pimpinan DPR tandingan, artinya tidak mengakui pimpinan DPR yang dipimpin Ceu Popong, artinya prosesi kenegaraan yang sudah dipimpin Setya Novanto tidak sah dong? Dan Jokowi harus membentuk kabinet ulang, karena pertimbangan pembentukan kabinet itu kan diajukan pada DPR yang dipimpin Setya Novanto," terangnya.Sebagaimana diketahui, dalam akun twitter @pramonoanung, Pramono menuliskan sikapnya yang tidak setuju dengan adanya DPR tandingan. Selian itu, penolakan juga dinyatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan anggota DPR dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghentikan manuver seputar isu pimpinan parlemen tandingan. JK beralasan, pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR sudah secara sah dikuasai partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP). (ang)   <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8zMC8yMi81NjY2Ny8zODY2MDc5ODE4MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>